Indonesia konsisten dengan kerja sama multilateral untuk sikapi wabah

id multilateral,multilateralisme,dirjen kerja sama multilateral,kemlu,Febrian A. Rudyard,CSIS,philips j. vermonte,pandemi,covid-19

Tangkapan layar: Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Febrian A. Rudyard (atas-kanan) bersama sejumlah narasumber lain, termasuk Philips J. Vermonte, direktur eksekutif CSIS (atas-kiri) dalam webinar yang disiarkan langsung di kanal Youtube DG Multilateral, Kamis (11/6/2020). (ANTARA/Suwanti)

Jakarta (ANTARA) - Dalam upaya menyikapi pandemi COVID-19, Indonesia konsisten mengedepankan prinsip multilateralisme dan kerja sama global demi mendapat solusi bersama, demikian pernyataan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Febrian A. Rudyard.

"Prinsip-prinsip multilateralisme harus menjadi landasan bagi kerja sama yang kita bangun dengan negara-negara dunia untuk melawan pandemi ini, karena tidak akan bisa menghadapinya sendiri, hanya bisa dengan bersama-sama," kata Febrian dalam webinar yang disiarkan langsung di kanal Youtube DG Multilateral, Kamis.

Pernyataan itu terkait konteks situasi negara-negara di dunia saat ini, yang menurut dia kontradiktif antara kebutuhan mendahulukan kepentingan nasional dengan tuntutan untuk menjalankan peran secara global.

Baca juga: Presiden ADB tekankan pentingnya multilateralisme
Baca juga: Menlu RI dorong mitra ASEM tingkatkan keterhubungan, multilateralisme


Pada masa awal pandemi menyebar dari episentrum di China ke berbagai negara lain, banyak negara yang mengambil langkah reaktif dengan menutup perbatasan. Namun di saat yang bersamaan, kolaborasi komunitas internasional sangat diperlukan.

Lebih lanjut, Febrian berpendapat bahwa pandemi memberikan nilai tambah tersendiri bagi kerja sama multilateral, yakni dengan menyediakan ruang untuk pengecekan kesiapan dalam merespons pandemi lintas negara yang mempunyai dampak multidimensi.

"Bisa muncul reality check (cek kenyataan) , apakah sistem multilateralisme dunia sudah berada pada titik yang ideal atau belum--dan ternyata belum. Tanpa pandemi, mungkin kita akan menganggap sistem-sistem lama sudah paling benar, yang pada kenyataannya justru goyah ketika terjadi wabah seperti ini," ujar Febrian.

Philips J. Vermonte, direktur eksekutif lembaga pemikir CSIS, dalam acara yang sama menambahkan analisisnya terkait posisi Indonesia di dunia saat ini sebagai "kekuatan menengah".

"Kita harus menyadari Indonesia bukan 'kekuatan utama dunia' (super power), melainkan 'kekuatan menengah' (middle power), jadi sebaiknya kita tidak punya kepentingan global karena tidak ada sumber daya dan kapasitas untuk menjadi pemain global," ujar Philips.

"Menurut saya, Indonesia adalah kekuatan regional. Kalau tidak mengharapkan logika organisasi global, maka kita harus kembali pada organisasi regional, yaitu ASEAN, supaya bisa memelihara kesetimbangan yang dinamis agar tidak terpecah--setidaknya di dalam wilayah kontrol kita," kata dia menambahkan.

Sebelum melakukan diplomasi multilateral dengan komunitas regional-internasional, Philips menilai Indonesia juga harus terlebih dahulu siap dengan "koalisi domestik", yakni penguatan koordinasi pemangku kepentingan dalam negeri.

Baca juga: COVID-19 jadi alarm untuk perkuat sistem multilateralisme
Baca juga: Peran perempuan Iran di era globalisme dan multilateralisme

Pewarta : Suwanti
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar