Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menantikan terobosan mengatasi sumbatan pada kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri manufaktur yang selama ini menjadi penyebab gejala deindustrialisasi di perekonomian nasional.

"Terobosan itu sangat penting agar respon positif dari dalam dan luar negeri terhadap pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II bisa terjaga dan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri pengolahan kembali meningkat," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri, Riset, dan Teknologi, Rachmat Gobel di sela-sela National Summit di Jakarta, Kamis.

Rachmat mengatakan, pelemahan kinerja sektor industri pengolahan yang terjadi sejak krisis 1998 lalu telah menimbulkan dampak yang sangat luas bagi perekonomian. Struktur ekonomi, kata dia, menjadi semakin rapuh, karena hanya didukung oleh perkembangan sektor-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja dan cenderung hanya menyerap pekerja informal.

"Indonesia akan sangat sulit menjadi negara maju jika sektor informal terlalu besar karena produktivitas perekonomian akan berjalan lambat dan pada akhirnya daya saing perekonomian tetap lemah," ujarnya.

Rachmat menilai Indonesia memiliki potensi lebih dari cukup untuk menata ulang sektor industri, agar bisa menjadi tulang punggung dalam memajukan perekonomian, karena didukung oleh stabilitas politik yang sangat kondusif, sumber daya alam, dan pasar dalam negeri yang besar.

Investor, lanjut Rachmat yang bermitra dengan investor asing dari Jepang yaitu Matsushita, yakin sesungguhnya banyak investor yang tertarik untuk mengembangkan investasi pada sektor industri pengolahan di Indonesia.

Namun, kata dia, mereka masih bersikap menunggu, untuk memastikan ke arah mana kebijakan industri Indonesia ke depan.

"Beberapa waktu lalu saya mendapat kabar, sudah ada perusahaan MNC (Multi National Company) dari Jepang yang akan menambahkan investasinya di Indonesia dan investasi tersebut akan terus bertambah jika kebijakan pemerintah dinilai kondusif dalam mengatasi berbagai masalah yang ada saat ini," katanya.

Sebagai salah atau pengurus Kadin Indonesia, Rachmat sangat mengharapkan, berbagai masukan yang telah disampaikan melalui Visi 2030 dan Roadmap 2015 Kadin Bidang Industri kepada pemerintah, termasuk melalui forum Bussiness Summit ini betul-betul mendapat perhatian jajaran ekonomi KIB II.

Ia menegaskan, rekomendasi Kadin itu disusun untuk kepentingan perekonomian nasional ke depan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2015 dan Perpres No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yaitu menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Maju pada 2020 dan Negara Industri yang Tangguh pada 2025.

"Ada semangat idealisme yang melandasi Roadmap Industri tersebut, bukan hanya untuk kepentingan pelaku dunia usaha, apalagi semata-mata untuk kepentingan perusahaan besar. Iklim usaha di sektor industri pengolahan perlu segera dibenahi agar kinerjanya bisa tumbuh secara signifikan secara berkelanjutan sehingga sasaran pemerintah dalam RPJP dan Perpres tersebut bisa tercapai," ujarnya.

Menurut Rachmat, dari hasil kunjungan Kadin ke berbagai sentra industri di daerah terlihat bahwa yang paling tertekan dalam kondisi saat ini adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM), sedangkan perusahaan besar mempunyai alternatif yang sedikit lebih baik dalam menghadapi situasi.

Pelaku IKM sulit berkembang karena kurangnya harmonisasi kebijakan, termasuk lemahnya dukungan pendanaan.

Melalui Roadmap 2015 dan forum Bussiness Summit tersebut Kadin, kata dia, mengusulkan berbagai langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan IKM seperti optimalisasi pasar dalam negeri bagi pelaku industri nasional dengan mengurangi impor, mempercepat pembangunan infrastruktur (energi, jaringan transportasi dan pelabuhan), meningkatkan akses pembiayaan.

"Dalam hal pasokan energi IKM sangat tergantung pada pasokan PLN, sementara perusahaan besar bisa membeli pembangkit sendiri. Begitu juga dengan permodalan, akses perusahaan besar jauh lebih baik dibandingkan IKM," katanya.

Menyinggung prioritas rencana aksi yang direkomendasi Kadin Indonesia melalui Bussiness Summit ini, antara lain adalah harmonisasi tarif, revisi tarif listrik, meningkatkan kelancaran arus barang, penerap "Preshipment Inspection (PSI) untuk melindungi pasar domestik dari impor illegal, insentif bagi bank yang menyalurkan kredit bagi industri.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009