Ombudsman sarankan Kemensos-Kemendagri koordinasi data bansos

id Ombudsman, ombudsman ri, amzulian rifai, bansos, penerima bansos

Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai saat acara Ngopi Bareng Ombudsman yang disiarkan secara daring, Rabu (5/7/2020). (HO-Tangkapan layar Youtube Ombudsman RI)

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyarankan Kementerian Sosial berkoordinasi dan berkolaborasi data kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penerima bantuan sosial (bansos).

"Kemensos agar melakukan koordinasi dan kolaborasi data dengan Kemendagri, terutama Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena problemnya pada data," kata Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya saat Ngopi Bareng Ombudsman RI bertema "Evaluasi Penanganan COVID-19 dalam Perspektif Ombudsman dan DPR RI" yang disiarkan secara daring.

Baca juga: Ombudsman: Bansos jadi aduan terbanyak selama posko COVID-19

Hasil koordinasi dan kolaborasi data kependudukan oleh Kemensos dan Kemendagri itu, kata dia, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota.

"Jadi, data penerima bansos 'update' dan tepat sasaran," tegasnya.

Selain itu, kata dia, perlu juga diatur dalam regulasi atau petunjuk teknis yang memuat mekanisme penyaluran bansos bagi warga terdampak COVID-19 sehingga kelurahan hingga tingkat RT/RW memiliki panduan dan pemahaman yang sama.

Diakui Amzulian, persoalan bansos merupakan laporan atau aduan terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman selama pengoperasian Posko Virtual COVID-19 Ombudsman, yakni sebanyak 1.346 laporan.

"Kalau saja punya data yang baik, ada koordinasi data yang baik, tidak akan terjadi orang yang tidak berhak dapat bansos malah dapat, sementara orang yang berhak justru tidak dapat bansos," katanya.

Menurut dia, banyaknya laporan soal pembagian bansos yang masuk ke Ombudsman memerlukan perhatian intensif dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebab, kata dia, beberapa permasalahan yang terjadi dalam pendataan penerimaan bansos dapat memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

"Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan kontrol terhadap setiap langkah-langkah kebijakan, serta lebih proaktif dalam menyiapkan berbagai kemungkinan yang muncul," katanya.

Baca juga: 52 persen pengaduan sembako diterima Ombudsman hingga akhir Juli

Sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19, Amzulian mengingatkan bahwa masyarakat yang sudah mengalami kesulitan sedemikian rupa, tidak boleh kemudian disulitkan pula dengan pelayanan publik.

Hadir pula dalam kegiatan itu tiga anggota Ombudsman RI, yakni Alvin Lie, Ahmad Su'adi, dan Alamsyah Saragih.

Sementara dari kalangan legislator, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza hadir langsung di lokasi, serta Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto yang hadir secara virtual.

Baca juga: Tutup posko virtual COVID-19, Ombudsman: Tetap terima laporan

Baca juga: Ombudsman beri saran ke Kemensos terkait pengaduan bansos

Baca juga: Ombudsman RI terima 1.346 pengaduan bansos selama pandemi

Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar