Pengamat sarankan Bawaslu mulai serius terhadap politik identitas

id pilkada 2020,politik identitas,politik uang

Ilustrasi - Pemilih hendak memasukkan kertas suara di Kota Suara saat Pemilu lalu. Dokumentasi/ANTARA FOTO.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyarankan agar Bawaslu RI mulai serius terhadap penggunaan politik identitas terutama saat ini yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

"Bawaslu untuk serius membuat panduan apa yang kita sebut dengan ujaran kebencian dan politik identitas pada ranah pemilu atau pilkada," kata Ray Rangkuti di Jakarta, Kamis.

Sehingga lanjut dia penyelenggara pemilu atau pilkada punya panduan yang jelas dalam menindak jika terjadi praktik politik identitas yang mengarah pada cara-cara buruk atau calon yang menggunakan ujaran kebencian dalam meraup suara.

Baca juga: Jimly minta para tokoh politik kurangi ujaran kebencian
Baca juga: Hikmahanto: saatnya masyarakat berpikir rasional terkait proses politik
Baca juga: Ahmad Syauqi imbau elit kedepankan politik santun


Bagi calon kepala daerah, partai politik, aparat keamanan, maupun organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap seluk beluk demokrasi atau pihak yang terlibat lainnya memiliki panduan yang jelas terhadap praktik politik identitas.

"Dan kita tidak perlu ada keraguan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan kategori orang-perorang masih ujaran kebencian atau tidak, dan itu menjadi panduan secara umum, secara nasional," ucapnya.

Bawaslu kata dia sebaiknya sudah mulai meninggalkan fokus pengawasan praktik penggunaan politik uang kepada masyarakat. Pengawasan cukup dengan cara memelototi uang masuk ke calon, diterima dan dari siapa saja menerima uang.

"Kalau kita bisa potong dari situ jalur uangnya ke publik juga akan berkurang. Oleh karena itulah saya pribadi selalu ingin mengajak kita semua khususnya pada Bawaslu lebih fokus pada politik identitas yang tentu saja di dalamnya termuat ujaran kebencian bernada identitas," kata dia.

Politik uang belakangan ini kata dia juga sudah mulai tidak efektif, masyarakat sudah cerdas dengan tidak tertipu dengan iming-iming uang.

"Pemilu dahulu 7 dari 10 orang yang terima uang akan memilih yang memberi uang sekarang secara umum kita melihat yang sebaliknya hanya 3 dari 10 orang, itu progres tersendiri dari masyarakat kita," ujarnya.

Sementara terkait politik identitas, masyarakat sangat mudah terpengaruh, bahkan tidak hanya di daerah pemilihan itu saja melainkan bisa menyebar ke daerah di seluruh Indonesia, hal itu disebabkan oleh politik identitas dengan ujaran kebencian melibatkan emosi kelompok.

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar