Melalui pembangunan daerah perdesaan secara inklusif dan berkelanjutan, Kemendes PDTT tetap berkomitmen untuk terus membantu masyarakat miskin agar ke luar dari kondisi tersebutJakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah inklusif, adil dan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa dan memperkuat ketahanan di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19.
"Kemiskinan adalah masalah serius selama masa-masa sulit ini," kata Mendes Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri dalam Pertemuan virtual para Menteri ASEAN Bidang Pengentasan Kemiskinan dan Pengembangan Pedesaan bertema Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Ketahanan: Menuju Pemulihan COVID-19, dari Kantor Kemendes PDTT, di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pandemi COVID-19 telah memengaruhi daerah perdesaan dan semakin membebani masyarakat perdesaan. Pandemi juga berkontribusi pada peningkatan kemiskinan.
Untuk itu, kata dia, melalui pembangunan daerah perdesaan secara inklusif dan berkelanjutan, Kemendes PDTT tetap berkomitmen untuk terus membantu masyarakat miskin agar ke luar dari kondisi tersebut.
Ia menunjukkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat kesenjangan komparatif yang semakin lebar antara penduduk miskin di perdesaan dan di perkotaan.
Data menunjukkan bahwa kemiskinan secara bertahap meningkat di daerah pedesaan selama beberapa bulan awal pandemi pada Maret 2020 dan diperkirakan akan meningkat karena kemerosotan ekonomi nasional.
Dengan jumlah kasus dan angka kematian yang terus meningkat, masyarakat miskin di pedesaan, katanya, akan semakin rentan terhadap pandemi.
Oleh karena itu, untuk memitigasi dampak COVID-19, Pemerintah Indonesia, katanya, telah mengambil beberapa langkah, antara lain melalui kebijakan dalam bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi.
Selain itu, Indonesia juga telah mengalokasikan dana jaring pengaman sosial untuk mencegah lonjakan kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang bekerja di sektor informal.
"Dana jaring pengaman sosial tersebut dialokasikan melalui beberapa program, seperti program bantuan keuangan nontunai untuk rumah tangga kurang mampu atau Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai di Jabodetabek, bantuan tunai, kebijakan pra kerja, listrik bersubsidi, bantuan pangan, dana desa, dan bantuan tunai tanpa syarat," katanya.
Saat ini, Indonesia juga, katanya, sedang berada dalam fase pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran untuk mendukung program nasional di semua sektor.
Program tersebut, kata Gus Menteri lebih lanjut, terdiri dari enam sektor utama yaitu kesehatan, perlindungan sosial, usaha mikro kecil dan menengah, pembiayaan perusahaan, insentif usaha dan lain-lain.
"Indonesia juga berkomitmen untuk melanjutkan dana jaring pengaman sosial untuk membantu rumah tangga miskin dan pedesaan," katanya.
Ia menyampaikan bahwa Indonesia juga telah melaksanakan program pendukung melalui kementerian dan lembaga sektoral untuk mengurangi kemiskinan dan membangun ketahanan terhadap COVID-19.
"Di daerah perdesaan, Indonesia telah memulai program pemulihan ekonomi seperti Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dari Kemendes PDTT, program masker wajah setengah miliar dari Kemendagri dan kebijakan terkait sektor pariwisata yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Badan Perencanaan Nasional," ujarnya.
Sementara itu, terkait program PKTD yang diupayakan Kemendes PDTT, Gus Menteri menjelaskan bahwa tujuan program tersebut adalah untuk memberdayakan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan logistik pangan, perikanan, pertanian, restoran, wisata desa, peternakan, industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan dan hasil pertanian untuk menghidupkan kembali perekonomian di pedesaan.
"Salah satu tahapan selanjutnya yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa sebagai aktor penggerak pembangunan pedesaan," demikian Abdul Halim Iskandar.
Baca juga: Menteri Desa dorong penguatan ketahanan pangan dari desa
Baca juga: Mendes PDTT: Padat Karya Tunai Desa fokus perkuat ketahanan pangan
Baca juga: BUMDes terdepan dalam ketahanan ekonomi warga
Baca juga: MPR: Masa depan Indonesia pasca-pandemi ada di desa
Pewarta: Katriana
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
