Nurul Ghufron: KPK sesungguhnya menangis saat tangkap pejabat negara

id NURUL GHUFRON, KPK, PEJABAT NEGARA, KORUPSI, PENCEGAHAN, AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengaku KPK sesungguhnya menangis ketika menangkap pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi.

"KPK juga bersedih karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari pemimpin bangsa Indonesia. Ketika kian banyak ditangkapi, sesungguhnya wajah dan reputasi bangsa Indonesia jadi runtuh, itu yang kami tidak inginkan," ujar Ghufron.

Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang disiarkan melalui Youtube KPK, Rabu.

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Tiga metode Indonesia bersih dari korupsi

Oleh karena itu, kata dia, lembaganya akan makin meningkatkan pencegahan tanpa mengurangi penindakan.

"Sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden, pendekatan yang akan kami lakukan adalah mencegah lebih utama, sepanjang belum terjadi tindak pidana korupsi, sepanjang tidak ada mens rea, sepanjang belum selesai tindak pidana pidananya maka kami akan cegah," ungkap Ghufron.

Ia pun mengaku telah banyak yang dilakukan KPK dalam hal pencegahan korupsi selama 8 bulan terakhir pada masa kepemimpinan KPK periode 2019—2023.

"Banyak sudah track record yang telah kami lakukan selama 8 bulan ini. Kami sudah melihat ada potensi kerugian maka kami masuk ke dalamnya untuk mencegah tindak pidana korupsi, kemudian kalau terjadi tindak pidana korupsi, tetap kami akan lakukan (penindakan)," katanya.

Baca juga: Nurul Ghufron: Jangan rendahkan independensi KPK hanya soal gaji

Ke depan, kata dia, KPK akan terus meningkatkan pencegahan dengan membenahi area-area yang rawan timbul terjadinya tindak pidana korupsi.

"Yang akan kami lakukan ke depan sekali lagi kami akan terus meningkatkan di mana area-area yang masih tidak transparan, masih abu-abu atau tidak jelas itu pasti akan kami lakukan pembenahan. Mulai dari regulasi, kebijakan-kebijakan yang sekiranya tumpang-tindih," tuturnya.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar