DKPP ingatkan bahayanya penyelenggara pemilu tak mandiri

id Pilkada, dkpp, etika, penyelenggara pemilu

Anggota DKPP Didik Supriyanto (Humas DKPP)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Didik Supriyanto mengingatkan bahayanya penyelenggara pemilu yang tidak menjaga kemandirian dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Anggota DKPP Didik Supriyanto dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat mengatakan ketidakmandirian penyelenggara pemilu akan berdampak buruk pada proses hingga hasil pemilu atau pemilihan kepala daerah.

“Pada saat KPU dan Bawaslu tidak mandiri, maka bisa dipengaruhi dan diintervensi oleh peserta pasangan calon atau partai politik. Itu sangat berbahaya,” kata Didik.

Baca juga: DKPP tegaskan tak akan cabut sanksi pemberhentian Evi Novida Ginting

Ketidakmandirian penyelenggara pemilu menurut Didik dipastikan dampaknya akan merusak keaslian suara pemilih dalam pemilihan umum.

Lebih jauh lagi kata dia ketidakmandirian akan bisa berujung pada manipulasi atau penggelembungan suara yang merugi peserta pemilu, bahkan lebih buruk lagi hal itu dapat menciptakan ketidakpercayaan pemilih terhadap penyelenggara dan proses demokrasi itu sendiri

Oleh karena itu, lanjut Didik penyelenggara pemilu benar-benar harus memegang teguh kode etik dan perilaku selama mereka mengemban amanah sebagai individu yang dipercaya menyelenggarakan pemilihan umum.

Kode etik ini kata dia tentunya menjadi sarana untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau pemilih.

“Kode etik ini bisa menjaga integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu. Maka bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan mudah, tidak lagi dicurigai dan sebagainya,” ucapnya.

Baca juga: Ketua DKPP: Tidak ada tempat bagi pelaku politik uang

Sebelumnya, Ketua DKPP Muhammad juga telah mengingatkan bahwa hukum dan etika menjadi modal utama untuk pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan yang saat ini ada di depan mata yakni Pilkada serentak 2020.

Muhammad menegaskan rule of law dan rule of ethic harus bersinergi, tidak boleh saling berhadapan (dualisme), tetapi menjadi dualitas dan menjadi satu kesatuan.

“Dalam mengelola pilkada kita memerlukan aturan yang jelas dan konkret. Namun dalam perspektif hukum kita harus dilengkapi dengan rule of ethic, etika dan perilaku,” ujar Muhammad.

Etika dan perilaku menjadi alat kontrol termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Tujuannya adalah untuk memastikan proses dan kualitas demokrasi berlangsung dengan cara-cara yang bermartabat.

Baca juga: DKPP: Jangan goda pemilih dengan alasan pandemi

Baca juga: Ketua DKPP beraudiensi dengan MPR dan KY untuk gelar konvensi etika


Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar