Mal pelayanan publik merupakan salah satu dari reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah.
Pandeglang (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik  Kabupaten Pandeglang yang merupakan mal pelayanan publik pertama yang ada di Provinsi Banten.

"Saya kira dengan adanya MPP akan memberikan kenyamanan masyarakat dalam mengurus perizinan," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo saat meresmikan MPP Kabupaten Pandeglang di Pandeglang, Senin.

Peresmian MPP Pandeglang dan yang pertama di Provinsi Banten diharapkan  dapat merangsang daerah lainnya di provinsi itu.
Baca juga: Kemenpan RB evaluasi pelayanan publik Pemkot Ambon

Mal pelayanan publik merupakan salah satu dari reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah.

"Reformasi birokrasi sangat penting. Arahan bapak Presiden pemerintah harus secepatnya berikan pelayanan masyarakat, dan mempercepat perizinan berbagai aspek," kata dia.

Tjahjo Kumolo juga menyampaikan, bahwa di Indonesia sudah ada 27 MPP yang diresmikan, salah satunya yang berada di Kabupaten Pandeglang.

"Dengan pelayanan perizinan, cepat pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan dampaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat," kata Tjahjo Kumolo.
Baca juga: Kemenpan-RB umumkan hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publlik 2020

Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengatakan, di MPP Kabupaten Pandeglang ada 23 counter, dan 223 layanan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, E-tilang, rekomendasi teknis perizinan, perizinan, pendaftaran wajib pajak, pelayanan SKCK, SKTM, pengajuan pensiun, kartu pencari kerja, pendaftaran BPJS, info haji, layanan BPJS ketenagakerjaan, layanan bank, paspor, pembayaran pdam, pln dan lain lain -lain.

"MPP Pandeglang diharapkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dengan melibatkan instansi vertikal," kata Irna.

Menurut Irna, di MPP Pandeglang juga ada beberapa anjungan diantaranya anjungan mandiri kependudukan, anjungan layanan mandiri, air siap minum, serta anjungan survey kepuasan masyarakat.

"Berbagai layanan MPP didukung oleh sistem informasi seperti antrian android, website dashboard yang menginformasikan data secara realtime," kata Irna Narulita.
Baca juga: COVID-19, Kemenpan RB terapkan teknologi evaluasi pelayanan publik

Pewarta: Mulyana
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2020