Tanah di Kalteng itu tanah gambut dan itu harus ada penelitian harus dikasih kapur berapa persenJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari menginginkan lebih banyak peneliti terlibat dalam program lumbung pangan (food estate), yang sedang dikembangkan pemerintah di Kalimantan Tengah.
"Program itu bagus asal digerakkan bersama dan koordinasinya kuat. Kita sedang jembatani untuk peneliti kita diajak turun tangan, karena kalau tidak ini bisa salah sasaran karena varietas yang dikembangkan tidak cocok dengan tanah yang ada," kata Endang Setyawati Thohari dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Food estate tanam bulan ini, Kementan persiapkan benih dan alsintan
Endang memberi apresiasi atas inisiasi program tersebut sebagai langkah menjaga ketahanan pangan di Indonesia.
Namun, menurut dia, perlu ada koordinasi yang kuat antara lembaga dan program tersebut dijalankan secara bersama-sama, antara lain dengan merangkul peneliti.
Endang mengungkapkan bahwa penelitian-penelitian secara komprehensif diperlukan agar program food estate ini berhasil dan mampu menghasilkan padi secara maksimal.
"Itu harus berdasarkan penelitian karena tanah di Kalteng itu tanah gambut dan itu harus ada penelitian harus dikasih kapur berapa persen," ucapnya.
Selain itu, ujar dia, juga untuk jenis varietas padi yang digunakan itu perlu ada penelitian lebih lanjut sehingga merangkul peneliti adalah langkah awal yang bisa dilakukan pemerintah agar program ini berjalan dengan baik.
Endang pun optimis jika catatan yang diberikan tersebut dijalankan secara baik akan menghasilkan hasil yang baik dari program lumbung pangan ini, karena dengan hasil penelitian bisa ada pengkajian untuk mencari solusi.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan infrastruktur dasar dalam proyek food estate di Kalimantan Tengah akan dimulai pada Oktober mendatang.
"Major project di sini yakni pengembangan food estate di Kalimantan Tengah berupa padi dan singkong. Ini akan kami koordinasikan karena akan mulai Oktober ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Pengembangan food estate untuk padi akan dikerjakan di atas lahan seluas 165 ribu hektare akan dilakukan di atas lahan aluvial eks pengembangan lahan gambut (PLG).
Proyek pembangunan dilakukan dengan rehabilitasi saluran irigasi, pintu air, dan jembatan serta membangun jalan akses.
Namun, sejalan dengan pembinaan pengusaha lokal dalam penyerapan anggaran yang ada, Kementerian PUPR akan memberikan paket pekerjaan kepada pengusaha lokal.
"Untuk yang jalan-jalan itu packaging-nya (paketnya) kami atur semua. Itu hanya untuk pengusaha lokal, tidak ada pengusaha besar untuk masuk ke sana kecuali saluran irigasi," katanya.
Baca juga: Anggota DPR nilai pengembangan lumbung pangan harus terpadu dengan IKN
Baca juga: PUPR libatkan pengusaha lokal bangun infrastruktur "food estate"
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020
