Hasto: Potensi konflik pilkada akibat perubahan sistem demokrasi

id Pilkada serentak, Hasto Kristiyanto, potensi konflik,. PDIP

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-PDIP)

Jakarta (ANTARA) -
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan potensi konflik pemilihan umum, termasuk Pilkada 2020 bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia.
 
"Perubahan sistem demokrasi Indonesia yang didorong menjadi lebih liberal setelah amendemen UUD 1945 dipengaruhi oleh sejumlah lembaga internasional saat itu," kata Hasto dalam webinar Universitas Pertahanan (Unhan) dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin, seperti dikutip dalam siaran persnya.
 
Demi mencegah konflik itu terjadi, lanjut dia, maka semua pihak harus menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam Pilkada 2020.
 
"Saya mengusulkan sejumlah langkah yang utamanya mendorong kembali ke semangat dasar pendirian NKRI, termasuk nilai-nilai Pancasila," kata penerima beasiswa doktoral Unhan ini.

Baca juga: Unhan serukan budaya damai dalam Pilkada 2020
 
Dia menjelaskan, politik Indonesia berubah diawali dengan krisis ekonomi 1997/1998. Mengutip buku Handbook of Political Management, terlihat jelas ada perubahan politik global yang dimotori oleh International Monetary Fund (IMF) saat itu.

"Masuknya demokrasi ala Amerika Serikat, tentu membawa dampak negatif, dan saya menawarkan sebuah solusi," kata Hasto.
 
Hasto menawarkan solusi berupa konsolidasi demokrasi, konsolidasi ideologi, dan konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum.
 
Dia meyakini konsolidasi demokrasi dilakukan demi membangun kapabilitas nasional untuk mewujudkan daulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
 
"Konsolidasi ideologi dilakukan dengan memastikan Pancasila sebagai 'the way of life', dan perwujudan UUD 1945 khususnya pasal 33 di bidang ekonomi, hingga melawan gerakan penyeragaman budaya," kata Hasto.

Baca juga: Hasto tekankan calon kepala daerah jabarkan visi misi Jokowi-Ma'ruf
 
Menurut dia, konsolidasi politik budaya tertib hukum dilakukan dengan penataan sistem politik nasional melalui penetapan haluan negara, multipartai sederhana, memastikan efektivitas sistem presidensial, sistem pemilu yang proporsional tertutup dan pelembagaan kaderisasi kepemimpinan di parpol, serta berdamai dengan masa lalu.
 
Intinya, kata dia, ke depan sistem pemilu harus berorientasi pada biaya politik rendah dan tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
 
"Resolusi konflik pilkada harus didasarkan pada tradisi demokrasi Pancasila, penegakan hukum, disiplin parpol serta ketaatan pada regulasi," ujarnya.
 
Hasto pun merekomendasikan, dengan semakin matangnya kualitas demokrasi, maka konsolidasi ideologi, politik, hukum, ekonomi, dan budaya harus melihat landasan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Baca juga: Hasto: Pilkada momentum kepala daerah bantu warga terdampak COVID-19
 
Dia juga merekomendasikan perlunya dikaji pelaksanaan pemilu asimetris dengan memperhatikan indeks demokrasi, kerawanan demokrasi, dan posisi strategis suatu wilayah.
 
"Praktik demokrasi harus memperkuat sistem pertahanan nasional yang bersifat semesta dan melibatkan peran aktif setiap warga negara," tutur Hasto.
 

Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar