Survei: Penyebaran COVID-19 dan PSBB tekan usaha ritel dan restoran

id mandiri institute,psbb,ritel,restoran,survey

Sejumlah warga menyantap makanan di salah satu restoran di Ciracas, Jakarta, Kamis (10/9/2020). Karena penyebaran COVID-19 dalam posisi mengkhawatirkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total mulai 14 September 2020. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Mandiri Institute menunjukkan bahwa kekhawatiran masyarakat atas penyebaran COVID-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah menekan usaha ritel dan restoran di Tanah Air.

VP Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan Mandiri Institute melakukan live-monitoring aktivitas pada dua sektor yang paling terdampak pandemi tersebut dari Juli hingga September.

Pihaknya juga memonitor kondisi restoran setelah DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan PSBB II di mana metode monitoring dilakukan dengan melihat tingkat kesibukan yang terdapat pada data Google Maps.

"Temuan dari Mandiri Insitute menunjukkan bahwa kunjungan ke pusat belanja di bulan September sekitar 57 persen dari normal, angka ini sama dengan kunjungan di bulan Agustus. Namun demikian terdapat variasi angka kunjungan antarkota," ujar Dendi dalam diskusi secara daring di Jakarta, Kamis.

Angka kunjungan ke pusat belanja pada September tertinggi yaitu di DKI Jakarta sebesar 63 persen, meningkat dari Agustus yang mencapai 57 persen.

Kenaikan angka kunjungan di DKI tampaknya dipengaruhi oleh rencana Pemprov DKI untuk memberlakukan PSBB jilid II. Hal itu memicu masyarakat untuk mengunjungi shopping mall sebagai bentuk antisipasi. Sementara itu penurunan angka kunjungan pusat belanja terjadi di kota Makassar, yang pada September menjadi 58 persen, turun dari 66 persen pada Agustus.

Terkait dengan restoran, tingkat kunjungan ke restoran mengalami kenaikan tipis pada September sebelum PSBB II di DKI Jakarta. Pada September (sebelum PSBB II DKI), tingkat kunjungan ke restoran mencapai 53 persen dari situasi normal, naik tipis dari 52 persen pada Agustus.

Dendi menuturkan dampak dari PSBB II langsung terasa di sektor jasa makanan dan minuman. Dengan mengambil sampel restoran yang sama, pihaknya menemukan PSBB II menekan angka kunjungan ke restoran di DKI Jakarta hingga menjadi 19 persen dari angka kunjungan normal.

"Hal yang menarik adalah kunjungan ke restoran ke daerah sekitar Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan dalam satu minggu setelah PSBB II, justru meningkat. Angka kunjungan ke restoran di Tangerang Selatan naik hingga mencapai 59 persen pasca PSBB II," kata Dendi.

Dampak COVID-19 dan kebijakan PSBB juga sangat dirasakan oleh UMKM di Indonesia. Mandiri Institute melakukan survei terhadap 320 usaha UMKM di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Dari survei tersebut ditemukan bahwa setelah PSBB, mayoritas dari UMKM atau sekitar 66 persen membatasi operasional usahanya, seperti mengurangi waktu operasi, membatasi kapasitas produksi, atau hanya menjalankan lini penjualan.

Sementara 28 persen dari UMKM telah menjalankan aktivitas bisnis secara normal, baik produksi dan penjualan. Angka tersebut masih di bawah persentase usaha yang beroperasi normal ketika PSBB, yaitu sebesar 50 persen.

Mayoritas usaha tercatat menyebutkan bahwa terbatasnya modal usaha (43 persen) dan kekhawatiran mengenai prospek usaha ke depan (24 persen) menjadi alasan utama membatasi aktivitas operasional UMKM. Sebanyak 14 persen responden yang melaporkan membatasi aktivitas usahanya juga melaporkan bahwa lemahnya permintaan konsumen menyebabkan hal tersebut.

"UMKM masih mempertimbangkan kembali untuk beroperasi secara normal akibat turunnya daya beli masyarakat dan kekhawatiran prospek ekonomi ke depan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 60 persen dari responden tidak memiliki ketertarikan untuk mendapatkan pinjaman baru dari sektor keuangan," ujar Dendi.

Ia menambahkan akses terhadap digital juga ditemukan membantu UMKM dalam mitigasi dampak dari COVID. Berdasarkan survei Mandiri Institute, 9 persen dari UMKM dengan akses digital melaporkan adanya kenaikan omzet usaha. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM tanpa akses digital yang hanya 4 persen. UMKM dengan akses digital juga memiliki lebih banyak strategi bertahan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19.

Tercatat 16 persen dari UMKM dengan akses digital melakukan modifikasi produknya, 18 persen melakukan optimisasi penjualan online, dan hanya 11 persen yang melakukan restrukturisasi kredit. Sementara UMKM tanpa akses digital sebagian besar atau 26 persen mengandalkan restrukturisasi utang sebagai strategi bertahan yang utama.

"UMKM dengan akses digital dalam memasarkan dan menjual produknya juga memiliki durasi bertahan yang lebih baik dibandingkan usaha tanpa akses digital. Hasil survei memperlihatkan bahwa sebanyak 61 persen UMKM dengan akses digital dapat bertahan selama tiga bulan atau lebih pada kondisi pandemi COVID-19. Sementara hanya 56 persen UMKM tanpa akses digital dapat bertahan dengan durasi yang sama," ujar Dendi.

Selain akses digital, dukungan pemerintah melalui program PEN juga membantu UMKM untuk bertahan. Sebanyak 79 persen dari UMKM yang disurvei mengetahui adanya program PEN. Selanjutnya, sebesar 83 persen dari UMKM yang telah menerima atau dalam proses pendaftaran program PEN menyebutkan bahwa program tersebut membantu kondisi usaha mereka.

Baca juga: Hippindo: Jangan ada perbedaan kebijakan di sektor ritel saat PSBB
Baca juga: Ritel modern-apotek tetap beroperasi saat PSBB diberlakukan
Baca juga: PSBB Jakarta, Satpol PP tutup paksa warung-restoran di Jakarta Timur

Pewarta : Citro Atmoko
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar