Pemda maksimalkan potensi ekonomi daerah di tengah pandemi

id covid-19,ekonomi daerah,pemda,bogor,banyuwangi,dampak covid-19 sektor ekonomi

Walikota Bogor Jawa Barat Bima Arya Sugiarto (kiri) dan Bupati Banyuwangi Jawa Timur Abdullah Azwar Anas (kanan) (Antara/HO-kementerian Kominfo)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memaksimalkan potensi ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19 sebagai salah satu upaya menekan dampak wabah tersebut terhadap perekonomian wilayah.

Langkah itu diungkapkan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara dalam dalam Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk "Strategi Aman dan Produktif di Tengah Pandemi” yang diselenggarakan media center KPCPEN di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo),Jakarta, Kamis.

Bupati Banyuwangi,Jawa Timur, Abdullah Azwar Annas menyatakan pihaknya mengedepankan sektor perhotelan berkonsep outdoor untuk menyiasati penyebaran virus corona baru atau COVID-19 yang telah merebak sejak Maret 2020 lalu.

"Di era pandemi, okupansi perhotelan di Banyuwangi dengan konsep Staycation terus naik. Okupansi hotel naik menjadi 90-100 persen di weekend," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPD RI minta kepala daerah antisipasi potensi resesi ekonomi

Hal itu, menurut dia, tidak luput dari direkomendasikannya Banyuwangi oleh Kemenko Maritim dan Investasi menjadi salah satu destinasi perjalanan dinas dan rapat kementerian dan lembaga (K/L) pada Juli lalu.

Bupati mencontohkan Agrowisata Taman Suruh (ATS) mampu menarik wisatawan dengan konsep outdoor dan restoran ala Kyoto di mana semua makanan yang ditawarkan sangat sehat, direbus dan tidak digoreng.

"Tentu saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan misalnya mengharuskan pengunjung membawa surat hasil rapid test non reaktif," katanya.

Baca juga: Soal COVID-19, anggota DPR: Jangan benturkan kesehatan dan ekonomi

Sementara itu Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya Sugiarto mengatakan kolaborasi antarpengusaha, pemerintah dan masyarakat adalah kunci agar Bogor tidak kembali ke era PSBB ketat.

Dikatakannya, pihaknya memaksimalkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya untuk menekan dampak pandemi terhadap sektor ekonomi di daerah.

"Di saat ada 40 persen warga di-PHK di tengah pandemi, pelaku UMKM di bidang dekorasi rumah malah hits. Jadi kami berkolaborasi dengan Hipmi selaku penyedia tenant dan menjadi standby buyer, pemerintah melakukan pembinaan terhadap UMKM," katanya.

Pada kesempatan itu Bima Arya menyatakan Pemerintah Kota Bogor menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas untuk memutus rantai penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Langkah ini diikuti dengan membentuk tiga tim utama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

Dengan melakukan pembatasan dengan skala komunitas, lanjutnya, anggaran yang dikeluarkan pemerintah Kota Bogor akan semakin tepat sasaran, sehingga, fokusnya dalam memerangi COVID-19 di suatu wilayah melalui tingkat komunitas dapat dilakukan secara optimal.

Pewarta : Subagyo
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar