Politik kemarin, pengundian nomor urut paslon hingga penundaan pilkada

id berita politik kemarin

Pengunjuk rasa memainkan rebana dan bersholawat saat aksi menuntut penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di depan gedung KPU Kediri, Jawa Timur, Kamis (24/9/2020). ANTARA/Prasetia Fauzani/aww.

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Kamis, 24/9) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari KPU gelar pengundian nomor urut pasangan calon Pilkada 2020 di beberapa daerah hingga saran beberapa kalangan terkait penundaan pilkada.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

1. KPU Jember undi nomor urut tiga pasangan calon peserta pilkada
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember melakukan pengundian nomor urut tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menjadi peserta Pilkada 2020 di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis malam.

Tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah ditetapkan KPU Jember yakni Hendy Siswanto - Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Hendy-Gus Firjaun), Abdus Salam - Ifan Ariadna (Salam-Ifan) dan Faida - Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian).

Selengkapnya baca di sini

2. Pengamat kritisi PKPU yang masih perbolehkan tatap muka saat kampanye
Deputi Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mengkritisi adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang masih membuka ruang adanya pertemuan tatap muka pada tahapan kampanye di Pilkada Serentak 2020.

Selengkapnya baca di sini

3. Tunda pilkada, Din: Menghindari bahaya lebih diutamakan
Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin mengingatkan adanya kaidah Islam bahwa menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mengejar kemanfaatan yang sepatutnya menjadi pertimbangan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Selengkapnya baca di sini

4. MPR: Pelaksanaan Pilkada harus diiringi prokes COVID-19 ketat
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai keputusan melanjutkan proses tahapan Pilkada Serentak 2020 harus diiringi dengan pengetatan implementasi protokol kesehatan COVID-19, dari kandidat yang maju agar tidak melakukan pengerahan massa selama masa kampanye.

Selengkapnya baca di sini

5. IDI Kaltim Sarankan Pilkada Serentak Ditunda
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur menilai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berpotensi menimbulkan kluster baru penyebaran COVID-19, sehingga organisasi para dokter tersebut menyarankan Pilkada ditunda pelaksanaannya.

Selengkapnya baca di sini

Pewarta : Joko Susilo
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar