Ekonom: Belanja pemerintah pusat prioritas untuk sosial

id belanja bantuan sosial, bantuan sosial, program keluarga harapan, bantuan sembako

Kepala Ekonom PT Bank Permata Josua Pardede saat memberikan paparan dalam pelatihan wartawan di Bandung, Sabtu (29/2/2020). ANTARA/Satyagraha/am.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai realisasi belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Agustus 2020 prioritasnya untuk belanja sosial mencapai Rp139,1 triliun atau 81,5 persen dari pagu anggaran Rp170,7 triliun sesuai Perpres 72/2020.

“Produktivitas itu harus benar-benar ditingkatkan karena bisa mendongkrak ekonomi atau bisa membatasi penurunan ekonomi yang bisa mengungkit daya beli dan optimisme pelaku usaha,” katanya dihubungi di Jakarta, Senin.

Pertumbuhan belanja bantuan sosial itu juga paling tinggi hampir 77 persen dibandingkan tahun lalu dan tumbuh positif dibandingkan komponen belanja di kementerian/lembaga lain seperti belanja pegawai, barang dan modal yang mengalami kontraksi.

Belanja bansos itu, kata dia, diharapkan menolong 40 persen masyarakat ekonomi bawah dan menengah.

Namun, lanjut dia, 20 persen masyarakat dengan ekonomi kelas atas juga tidak bisa dianggap sepele karena mereka kontribusi mendorong konsumsi mencapai 40 persen.

Untuk itu, ia mendorong belanja prioritas lainnya yakni belanja kesehatan yang memberikan jaminan kepada masyarakat dengan ekonomi kelas atas itu untuk mendorong konsumsi.

Ia berharap alokasi anggaran Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) digenjot karena dari pagu anggaran Rp695,2 triliun, baru terealisasi hingga 16 September 2020 mencapai 36,6 persen atau sekitar Rp254 triliun.

Khusus anggaran kesehatan dalam PC-PEN itu, baru terealisasi Rp18,45 triliun atau sekitar 21,1 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun.

Sementara itu, untuk alokasi perlindungan sosial, dari Rp203,9 triliun sudah terealisasi Rp134,45 triliun atau 60,6 persen.

Pemerintah juga berencana akan menambah alokasi pagu anggaran ini hingga Rp242 triliun hingga akhir tahun 2020 dengan melakukan realokasi program yang penyerapannya dinilai kurang lambat.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyebutkan peningkatan realisasi belanja bantuan sosial itu dipengaruhi kebijakan penyaluran bansos kepada masyarakat dampak COVID-19 melalui program keluarga harapan (PKH).

Selain itu, program kartu sembako, paket sembako Jabodetabek, bansos tunai di luar Jabodetabek, bantuan sosial tunai bagi penerima kartu sembako non PKH.

Selanjutnya, peningkatan realisasi bansos juga ditopang oleh bantuan premi iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional yang tumbuh 36,8 persen di Kementerian Kesehatan dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah mencapai 68,6 persen.

Baca juga: Pemerintah tambah anggaran bansos percepat ekonomi pulih
Baca juga: Ekonom dorong tiga belanja prioritas 2021 terkait imbas COVID-19
Baca juga: Menko Airlangga beberkan upaya percepat belanja pemerintah


Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar