Pemprov Sulsel tetapkan 205 desa lokus intervensi stunting

id Stunting sulsel, desa lokus, prevalensi stunting

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dr Muhammad Ichsan Mustari.ANTARA/Abd Kadir

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menetapkan 205 desa dan 22 kelurahan sebagai lokus prioritas intervensi stunting pada 2021.

“Untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting (anak tumbuh kerdil), 11 kabupaten lokus telah menetapkan desa lokus prioritas intervensi 2021, yang terdiri dari 205 desa dan 22 kelurahan," kata Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dr Muhammad Ichsan Mustari pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Konvergensi Stunting di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa.

Baca juga: Pemprov Sulsel targetkan stunting turun 14 persen pada 2024

Ia menyebutkan lokus ini terdiri dari 11 kabupaten, yakni Kabupaten Pangkep dengan 30 Desa, Tana Toraja (15 desa), Sinjai (18 desa), Jeneponto (20 desa), Toraja Utara (15 desa), Kabupaten Takalar 10 desa, Bone 50 desa, Enrekang 22 desa, Selayar 12 desa, Pinrang 2 desa, dan Gowa 15 Desa.

Ia menjelaskan di tahun 2020 Pemprov Sulsel melalui APBD telah menyediakan Rp10 miliar yang diberikan masing-masing Rp100 juta untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi lokus penanganan stunting.

Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri, Budiono Subambang menekankan stunting masuk sebagai prioritas pembangunan nasional RPJMN 2022-2024.

“Upaya ini masuk dalam 'major project' percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dengan melakukan perbaikan gizi,” kata Bambang.

Bambang menyebutkan secara nasional target penurunan stunting di Indonesia diharapkan berada di angka 14 persen, persis sama dengan target Sulsel.

Ia menyebutkan berbagai intervensi, baik spesifik (bidang kesehatan) maupun intervensi sensitif (non-kesehatan), telah banyak dilakukan, namun angka prevalensi stunting masih tinggi.

Baca juga: Wapres terima laporan penurunan angka stunting di Sulsel

Baca juga: Sulsel targetkan tekan angka kekerdilan menjadi 29,2 persen di 2020

Baca juga: Entaskan "stunting" di Sulsel, PKK dorong optimalisasi posyandu


Kondisi itu, menurut Bambang, belum adanya konvergensi program sasaran penerima manfaat, yaitu rumah tangga dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Saat ini, kata Bambang, provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, diikuti Aceh. Sedangkan, untuk provinsi dengan prevalensi stunting terendah berada di DKI Jakarta, DIY, dan Bali.

Khusus Sulsel, prevalensi stunting tertinggi berada di Kota Parepare diikuti Tana Toraja, dan Enrekang dan terendah berada di Kabupaten Gowa, Makassar dan Bone.

Pewarta : Abdul Kadir
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar