PBB: Capai kesetaraan gender, tantangan hak manusia 'terbesar'

id KESETARAAN GENDER,PBB,ANTONIO GUTERRES,SEKJEN PBB,MASALAH GENDER

Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Guterres . (REUTERS/SAIYNA BASHIR)

New York (ANTARA) - Dalam sepekan terakhir, 190 negara berpidato di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, hampir semuanya diwakili oleh presiden, perdana menteri dan menteri. Hanya sembilan dari mereka adalah wanita.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa para wanita yang menyaksikan "memiliki hak penuh untuk merasa bahwa mereka tidak terwakili, dan suara mereka tidak dihargai." Dia juga mengatakan kepada para pemimpin dunia minggu lalu: "Ketidaksetaraan gender tetap menjadi tantangan tunggal terbesar bagi hak asasi manusia di seluruh dunia."

Majelis Umum akan bersidang lagi pada Kamis untuk pertemuan tingkat tinggi untuk menandai peringatan 25 tahun konferensi penting tentang perempuan - di mana ibu negara AS pada saat itu, Hillary Clinton, menyatakan bahwa "hak perempuan adalah hak asasi manusia" - dan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan.

Baca juga: UN Women terima bantuan Jepang lindungi perempuan hadapi COVID-19
Baca juga: Mary Kay majukan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan global pada Forum Kesetaraan Gender Global Compact PBB


Presiden China Xi Jinping, Pimpinan Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan para pemimpin dunia lainnya akan berbicara pada hari Kamis.

Pada konferensi 1995 di Beijing, 189 negara sepakat untuk memprioritaskan "partisipasi penuh dan setara perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya di tingkat nasional, regional dan internasional, dan pemberantasan semua bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin."

Banyak diplomat yang mengeluh bahwa dunia akan berjuang untuk menyetujui deklarasi yang begitu kuat itu sekarang. Perselisihan utama dalam beberapa tahun terakhir adalah bahasa internasional tentang kesehatan dan hak seksual dan reproduksi perempuan yang telah lama disepakati.

"Mengenai masalah hak-hak perempuan di tingkat global, ketakutan sekarang adalah bahwa 25 tahun setelah Beijing, ada serangan balasan untuk mengurangi besarnya hak-hak perempuan," kata Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas de Rivi¨re pada Rabu. "Kami ingin menghindari itu dan kami bertujuan untuk kemajuan lebih lanjut, bukan kemunduran."

'PERANG TERSEMBUNYI TERHADAP PEREMPUAN'

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memimpin untuk mendorong PBB melawan promosi hak dan kesehatan seksual dan reproduktif untuk perempuan karena Pemerintahan Trump  melihat itu sebagai kode untuk aborsi. Pihaknya menentang bahasa semacam itu dalam resolusi PBB.

Trump mengatakan kepada para pimpinan negara-negara pekan lalu bahwa "Amerika akan selalu menjadi pemimpin dalam hak asasi manusia" dan bahwa pemerintahannya memajukan "kesempatan untuk perempuan" dan "melindungi anak-anak yang belum lahir." Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos dijadwalkan untuk mengikuti pertemuan PBB pada Kamis.

Pada bulan Mei lalu, Washington menuduh PBB menggunakan pandemi virus corona sebagai kesempatan untuk mempromosikan akses untuk aborsi melalui respons kemanusiaan atas wabah yang mendunia itu. PBB pun menolak tuduhan tersebut.

Pemerintahan Trump telah memangkas pendanaan bagi Dana Populasi PBB pada 2017 dengan alasan organisasi tersebut "mendukung, atau berpartisipasi dalam pengaturan atas sebuah program terkait aborsi paksa atau sterilisasi paksa." PBB menyebut persepsi tersebut tidak akurat.

"Hak-hak perempuan terhadap layanan kesehatan, termasuk yang terkait kesehatan seksual dan reproduktif, harus dilindungi," ujar pimpinan hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet dalam cuitannya di Twitter pada Senin, yang merupakan hari aborsi aman internasional.

Guterres juga mengatakan bahwa dunia perlu menyudahi "peningkatan mengerikan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan" selama pandemi COVID-19, menggambarkannya sebagai "perang tersembunyi terhadap perempuan" dan menambahkan: "Mencegah dan mengakhirinya membutuhkan komitmen dan sumber daya yang sama seperti yang kita curahkan untuk bentuk perang lainnya."

Sumber: Reuters

Baca juga: PBB desak Arab Saudi tindak diskriminasi perempuan
Baca juga: PBB Tuntut Taliban Libatkan Perempuan dalam Perundingan

Pewarta : Aria Cindyara
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar