Yogyakarta (ANTARA News) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dan segera dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY.

"Selain itu, yang perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti adalah pembangunan kawasan satu produk, pengembangan potensi pantai selatan, serta pengembangan perbenihan tanaman pangan," kata Sultan dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bantul, Senin.

Menurut dia, pembangunan JJLS diharapkan sudah ada kepastian dan kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat untuk berbagi dalam pelaksanaannya, mengingat jalur jalan itu sangat strategis secara ekonomis bagi masyarakat di wilayah jalur tersebut.

"Selain itu, JJLS memudahkan bagi masyarakat untuk berinteraksi, dan secara tidak langsung akan menghilangkan wilayah-wilayah yang masih terisolir," katanya.

Ia mengatakan untuk pengembangan kawasan satu produk perlu kompetisi dari kreativitas, dan inovasi dari desain suatu produk serta unggulan-unggulan produk sebagai pengembangan potensi baru.

Sedangkan pengembangan kawasan pantai selatan, menurut gubernur hendaknya Pemkab Bantul bisa mendesainnya menjadi potensi irigasi dengan penggunaan kincir angin, sehingga memberikan harapan bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan irigasi di wilayah pantai itu.

"Untuk pengembangan perbenihan tanaman pangan, kami menyarankan Pemkab Bantul memanfaatkan pusat benih milik Pemprov DIY melalui Dinas Pertanian untuk dimanfaatkan para petani di daerah itu, tanpa terpengaruh dengan kondisi iklim yang terjadi," katanya.

Menurut Sultan, hal itu mengingat pusat benih di Provinsi DIY selama ini sudah teruji keberhasilannya untuk budi daya tanaman pangan.

Sementara itu, Bupati Bantul Idham Samawi melaporkan kepada gubernur DIY bahwa di kabupaten ini ada enam program strategis yang harus segera ditindaklanjuti bersama, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kesehatan, pembangunan pertanian, strategi pengembangan sektor industri, serta pengembangan sektor perdagangan.

Di samping itu, menurut bupati, ada usulan mendesak agar pada 2011 program pendidikan di Bantul segera ditangani bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.

"Hal itu mengingat biaya pendidikan di kabupaten ini untuk 2010 dianggarkan Rp71,2 miliar, padahal bantuan dari Pemprov DIY hanya sebesar Rp19,02 miliar," katanya.(Ant/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010