HNW: Pemerintah perjuangkan jamaah Indonesia laksanakan umrah-haji

id HNW,MPR RI,Kementerian Agama

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. FOTO ANTARA/Ikhwan Wahyudi/aa. (Antara/Ikhwan Wahyudi)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) untuk memperjuangkan pelaksanaan umrah yang akan dibuka kembali pada November 2020 dan haji pada 2021 dapat diisi jamaah dari Indonesia.

"Pelaksanaan haji dan umrah harusnya bisa diikuti jamaah dari Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu memanfaatkan setiap peluang yang ada agar jamaah Indonesia dapat kembali melaksanakan ibadah umrah dan haji secepatnya," kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakannya secara teleconference dalam kegiatan "Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah) di Jakarta, Senin (12/10).

Baca juga: MPR: Ada ketidaklaziman formalitas persetujuan RUU Ciptaker

Baca juga: MPR: RI butuh UU Perlindungan Tokoh Agama


HNW berharap pemerintah Indonesia segera mendapat solusi terkait penyelenggaraan haji dan umrah yang ditangguhkan oleh pemerintah Arab Saudi selama pandemi COVID-19.

"Kami di Komisi VIII DPR juga berulangkali menyampaikan ke Menteri Agama agar setiap peluang yang dibuka oleh Kerajaan Saudi Arabia, Kemenag memaksimalkan lobi dan mengkomunikasikan secara efektif dengan pihak Arab Saudi," ujarnya.

Apalagi, menurut dia, ia mendengar rencana ibadah umrah dibuka kembali oleh Arab Saudi pada November 2020 dan itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan.

Karena itu dia mendukung Kementerian Agama dapat menjalankan perannya secara maksimal agar jamaah umrah dan haji bisa beribadah secepatnya dan masalah daftar tunggu akibat penundaan bisa segera diatasi.

HNW berharap pelaksanaan haji dan umrah dapat segera diteruskan untuk jamaah asal Indonesia, karena selama ini para jamaah asal Indonesia dikenal memiliki citra yang positif, terutama pada saat pelaksanaan haji.

"Jamaah kita dilihat oleh jamaah negara lain sebagai jamaah yang tertib, teratur dan taat kepada peraturan. Ini yang perlu dijaga dan menjadi poin lebih yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi," katanya.

Dia mengatakan citra positif itu sudah berlangsung sejak zaman dahulu, hal itu dibuktikan dengan beberapa ulama besar asal Nusantara yang menjadi ulama di sana, seperti Syekh Nawawi Al Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syaikh Junaid AlBetawiy, Syaikh Mahfud Termas, serta Syaikh Yasin Padang yang namanya masih "harum" di Arab Saudi hingga saat ini.

Baca juga: HNW minta vaksin COVID-19 perhatikan aspek kehalalan

HNW menambahkan ulama-ulama asal Nusantara itu memiliki wawasan kebangsaan yang sangat baik, sehingga patut diteladani dan dilanjutkan oleh para jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

"Mereka adalah contoh bagaimana orang Indonesia bisa menjadi terhormat, menjadi mufti, imam atau ulama, bahkan di Mekah dan di Masjidil Haram, karena keduanya sangat penting dijadikan paradigma haji sebagai diplomasi positifnya Indonesia," ujarnya.

Karena itu, dia meminta pemerintah perlu memperjuangkan secara maksimal agar pelaksanaan haji dan umrah bisa segera dilakukan kembali oleh jamaah asal Indonesia.

Dia mengingatkan bahwa nama baik Indonesia yang sudah harum tersebut bisa tercoreng apabila Kementerian Agama tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik, sehingga Indonesia tetap dimasukkan sebagai salah satu negara yang warganya dilarang melaksanakan umrah karena penanganan COVID-19 secara domestik yang dinilai buruk.

Baca juga: HNW sebut DPR harus dengarkan seluruh elemen tolak RUU Cipta Kerja

Baca juga: HNW: Jangan abaikan peran NU-Muhammadiyah sebagai penggerak pendidikan


"Kita sudah punya modal sejarah dan penerimaan publik yang sangat baik untuk jamaah asal Indonesia. Ini harus dimaksimalkan oleh pemerintah agar jamaah Indonesia bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji secepatnya, layaknya negara-negara lain," katanya.


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar