Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University berkomitmen untuk membantu desa-desa dalam membuat data desa yang presisi sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

"Data desa presisi ini merupakan inovasi yang akan mengakhiri polemik data," kata Wakil Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM IPB University Dr Sofyan Sjaf di sela-sela penyerahan data desa presisi untuk Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Kamis.

Penyerahan data desa presisi tersebut dilakukan oleh Dr Sofyan Sjaf kepada Penanggung Jawab Sementara (PJS) Kepala Desa Sukamantri Oba Maryadi, dengan disaksikan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB University Prof Dr Dodik Ridho Nurrochmat dan Camat Tamansari Drs Bayu Ramawanto.

Sementara itu, pengambilan datanya dilaksanakan selama satu bulan melalui kolaborasi antara IPB University dan Jimmy Foundation serta keterlibatan masyarakat dan perangkat desa, sedangkan perekaman dilakukan melalui drone selama satu pekan.

Sofyan Sjaf mengatakan saat ini isu data kerap menjadi polemik dan tidak bisa dipungkiri bahwa data merupakan kewenangan dari pusat. Tetapi, menurut dia, ada ruang inovasi yang masih bisa dihasilkan, di mana keterlibatan masyarakat sebagai objek data adalah keniscayaan di masa depan.

Di era Revolusi Industri 4.0, kata dia, data menjadi kedaulatan bangsa. Jika seluruh desa bergerak untuk menciptakan data yang presisi, maka ke depan tak bisa dipungkiri Indonesia mampu menjadi bangsa yang berdaulat.

"Memanfaatkan teknologi, adanya data presisi diharapkan tidak akan ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran. Informasi mengenai jumlah keluarga, jumlah penduduk dan sejenisnya akan benar-benar sesuai dengan realitas di lapangan. Perencanaan ekonomi lokal juga selaras berdasarkan komoditas, " kata dia.

Ke depan, IPB University, katanya, akan terus melakukan program data desa presisi. Sampai akhir Desember, IPB University telah menyiapkan program data desa pesisi untuk 12 desa lingkar kampus dan ditambah 10 desa lainnya di Tahun 2021.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Drs Ade Jaya Munadi mengatakan data presisi yang dihasilkan IPB University sangat diperlukan bagi pembangunan desa di kabupaten itu. Sebab inti dari pembangunan adalah data. Dengan data yang lengkap dan akurat, maka pilihan tindak lanjut akan tepat.

“Kami melihat IPB University banyak berkiprah bagi kabupaten Bogor. IPB University dan Jimmy Foundation sangat peduli terhadap pembangunan. Inovasi ini akan kami fasilitasi. Kita kolaborasikan dengan berbagai aplikasi yang sudah pemkab ciptakan untuk saling mengisi,” kata Ade.

Senada dengan Ade, Ketua Komisi II DPR RI Dr Ahmad Doli Kurnia Tanjung turut menyambut baik program itu. Ia mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan mendorong agar program data desa presisi dapat menjadi program nasional. Desa Sukamantri sebagai pilot project menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya.

“Program ini cukup penting untuk negara kita, terlebih saat menghadapi masalah data. Banyak lembaga yang punya data, tapi tingkat akurasinya justru dapat menimbulkan masalah baru. Ini bisa menjawab persoalan yang kini belum tuntas,” demikian kata Doli Kurnia.

Pewarta: Katriana
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020