Lebak (ANTARA) - Masyarakat Banten bagian selatan yang meliputi wilayah pesisir Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang mendambakan pendirian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna mengurangi risiko kebencanaan.

"Kami sangat mendambakan lembaga BPBD itu, karena wilayah Banten selatan rawan bencana alam," kata Abah Lala (55), seorang warga Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak, Sabtu.

Banten selatan cukup jauh jika penanggulangan kebencanaan ditangani BPBD Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten.

Sebab, jarak tempuh wilayah Banten selatan yang berhadapan dengan Perairan Samudera Hindia hingga mencapai tiga sampai lima jam.

Baca juga: Warga pesisir Lebak diminta BPBD Banten waspadai gelombang enam meter

Baca juga: Kondisi laut selatan Sukabumi normal pascagempa magnitudo 7,4


Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten perlu mendirikan BPBD di wilayah Banten selatan agar pelayanan penanggulangan kebencanaan cepat ditangani untuk mengurangi risiko kebencanaan.

Penanganan cepat tersebut tentu bisa menyelamatkan nyawa korban yang terdampak bencana alam.

"Kami sebagai warga tentu mendambakan adanya lembaga BPBD itu," katanya menjelaskan.

Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan BPBD Provinsi Banten Sumardi mengaku bahwa warga Banten selatan sangat mendambakan pendirian BPBD karena jarak tempuh cukup jauh jika harus ditangani BPBD Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Provinsi Banten.

Pendirian pembangunan BPBD Banten selatan secara administratif berbentuk legalitas UPT maupun cabang.

Apabila, BPBD itu berdiri di Banten selatan bisa cepat menangani untuk wilayah Pandeglang yakni Sumur, Panimbang, Cibaliung juga Kabupaten Lebak Cilograng, Cibeber, Bayah, Wanasalam, Malingping dan Cijaku.

"Kami berharap BPBD itu bisa direalisasikan dalam upaya pelayanan kebencanaan kepada masyarakat Banten selatan," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, selama pendirian Posko Kesiapsiagaan Bencana Alam menghadapi fenomena La Nina, masyarakat Banten selatan khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Lebak dan Pandeglang menyambut positif.

Kehadiran posko tersebut dapat menanggulangi kebencanaan secepat mungkin dan terbukti sejak empat hari terakhir dapat melakukan evakuasi banjir, banjir bandang dan longsor.

Selain itu juga melakukan penyaluran bantuan bahan pokok serta obat-obatan yang terdampak bencana di Kecamatan Bayah, Cihara, dan Cibeber.

Namun, sejauh itu pihaknya belum menerima laporan korban jiwa.

"Kami mendirikan posko itu tanggal 27 Oktober 2020 dan bisa melayani penanggulangan kebencanaan yang menerjang warga Bayah, Cihara dan Cibeber yang diterjang banjir dan longsor," katanya.*

Baca juga: BPBD Sukabumi lakukan penyisiran pesisir pantai pascagempa M 7,4

Baca juga: Wisatawan diminta tidak berenang di Pantai Selatan Banten

 

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020