KPAI: Banyak sekolah tidak berani terapkan kurikulum darurat

id Kurikulum darurat,kurikulum COVID-19,sekolah tidak pakai kurikulum darurat,Kpai kurikulum darurat

KPAI: Banyak sekolah tidak berani terapkan kurikulum darurat

Anak didik di Sekolah Dasar Negeri Wakatobi melaksanakan proses belajar mengajar sebelum pandemi COVID-19 di Tanah Air. ANTARA/Muhammad Zulfikar.

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan berdasarkan temuan dan pengawasan di lapangan, banyak sekolah di Tanah Air yang hingga kini tidak berani menerapkan kurikulum darurat.

"Sekolah tidak berani menerapkan karena dinas pendidikan tidak pernah memberikan pengarahan," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Hal tersebut rata-rata ditemukan KPAI di sekolah-sekolah negeri yang masih menunggu arahan dinas pendidikan setempat sebelum menerapkan kurikulum yang akan digunakan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ujar dia, pada dasarnya memberikan opsi tiga kurikulum salah satunya kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19.

Baca juga: KPAI: Siswa meninggal peringatan perbaikan pembelajaran jarak jauh

"Justru kurikulum darurat tidak dipilih. Memang ada yang menerapkan misalnya SMA Negeri di Mataram tapi kebanyakan tidak," kata Retno.

Ia mengatakan dengan adanya penyederhanaan kurikulum tersebut, seharusnya memberikan kemudahan bagi sekolah, guru dan pihak-pihak terkait terutama bagi anak didik. Namun fakta di lapangan sekolah-sekolah lebih cenderung memakai kurikulum 13 yang kurang relevan dengan kondisi saat ini. Akibatnya, transformasi pendidikan kepada anak-anak juga menjadi berat.

Retno berpandangan apabila kurikulum darurat yang pada hakikatnya bertujuan mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tidak dijalankan, artinya ada persoalan serius yang harus segera ditangani Kemendikbud.

Baca juga: KPAI minta eksploitasi anak dalam demonstrasi UU Cipta Kerja diusut

"Harusnya dimonitoring, karena itu tugas mereka," ujarnya.

Secara umum, KPAI menilai segala macam kebijakan bagus yang dikelurkan oleh Kemendikbud seharusnya disosialisasikan secara merata dan baik hingga ke tingkat satuan pendidikan. Beberapa masalah yang terjadi terutama saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) ialah kebijakan-kebijakan yang baik tadi tidak tersampaikan dengan maksimal ke semua daerah.

"Butuh disosialisasikan, didampingi. Namun ini yang kurang dilakukan," ujarnya.

Baca juga: Pilih calon kepala daerah yang berkomitmen lindungi anak, sebut KPAI

Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar