Wapres: Indonesia masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah

id Wapres,Ma'ruf Amin,BMT,lembaga keuangan syariah,usaha mikro,BMT Summit 2020

Wapres: Indonesia masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka webinar dalam acara BMT Summit Tahun 2020 secara virtual dari rumah dinas wapres di Jakarta, Senin (16/11/2020). ANTARA/Asdep Komunikasi dan Informasi (KIP) Setwapres.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, masih sedikit memiliki jumlah lembaga keuangan mikro berbasis syariah; sehingga perlu dibangun lebih banyak Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

"Indonesia, sebagai negara dengan 221 juta penduduk Muslim, masih kekurangan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, perlu dibangun pusat pelatihan lembaga mikro syariah di berbagai daerah, sebagai pusat pembinaan dan pengembangan BMT," kata Ma’ruf Amin saat membuka web seminar BMT Summit 2020 secara virtual dari Jakarta, Senin.

Baca juga: Wapres dorong penguatan BMT untuk dikembangkan di negara lain

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah tersebut penting mengingat banyak pelaku usaha skala kecil di berbagai daerah yang belum terjangkau layanan pinjaman dana secara syariah.

Ma’ruf Amin juga menilai keberadaan lembaga keuangan dan pelaku usaha sangat berkaitan. Terkait BMT, Ma’ruf mengatakan perannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pelaku usaha mikro selaku calon nasabah.

Oleh karena itu, Ma’ruf mendorong penguatan BMT dan pelaku usaha, khususnya dalam pemanfaatan teknologi sehingga kualitas pelayanan yang diberikan BMT kepada pelaku usaha dan pelaku usaha kepada masyarakat, dapat semakin meningkat.

Baca juga: Wapres: Merger bank syariah perkuat ekosistem keuangan

Pelaku usaha mikro yang memanfaatkan platform daring dalam transaksinya mengalami kenaikan penjualan dibandingkan dengan pelaku usaha yang masih menggunakan cara-cara lama dalam berdagang.

"Dalam sebuah penelitian terlihat bahwa usaha mikro yang beroperasi dengan menggunakan platform online mengalami penurunan penjualan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan platform online," katanya.

Wapres juga mendorong pengembangan pusat data yang terintegrasi bagi seluruh BMT yang ada di Indonesia. Selama ini penyelenggaraan data masih menjadi kendala dalam penyaluran bantuan langsung dari pemerintah kepada para pelaku usaha, khususnya dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi COVID-19.

Baca juga: Ma'ruf Amin: Ekonomi syariah dan konvensional harus bersinergi

"Semoga dalam BMT Summit 2020 ini, di mana seluruh BMT berkumpul, dapat dirumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun pusat data BMT yang terpadu," katanya.


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar