Yasonna tegaskan komitmen pelayananHAM usai terima penghargaan IPP

id yasonna,kemenkumham,ipp

Yasonna tegaskan komitmen pelayananHAM usai terima penghargaan IPP

Menkumham Yasonna Laoly (kanan) saat menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu (25/11/2020) (ANTARA/Ho-Kementerian Hukum dan HAM)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan komitmen kementerian yang dipimpinnya untuk terus melayani pemenuhan hak asasi manusia (HAM) serta kepentingan masyarakat.

Hal tersebut dia sampaikan usai menerima penghargaan Inovasi Pelayanan Publik (IPP) 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Gedung Tribrata, Jakarta, Rabu.

"Perubahan zaman, apalagi ditambah dengan tekanan besar akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang, harus disiasati dengan inovasi demi inovasi demi melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kami di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Yasonna.

Baca juga: Yasonna: Kinerja Kemenkumham sepanjang 2020 aman terkendali

Dia berharap penghargaan tersebut menjadi pelecut bagi seluruh jajaran Kemenkumham untuk terus berinovasi demi meningkatkan pelayanan kepada publik.

Adapun inovasi Kemenkumham yang diganjar dengan penghargaan IPP 2020 yakni pendirian pos pengaduan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari, Papua Barat, pada akhir Juli 2020.

Pos pengaduan HAM tersebut merupakan kerja sama Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat dengan Persekutuan Gereja Papua Provinsi Papua Barat (PGGP PB).

Melalui kerja sama tersebut, para pendeta, pastor, dan kepala suku mendapat pelatihan dari paralegal yang difasilitasi Kemenkumham Papua Barat. Para pastor dan pendeta inilah yang diharapkan dapat turut melayani jemaat yang mengalami persoalan terkait HAM dalam kehidupannya.

Yasonna menyebut penghargaan terkait pendirian pos pelayanan HAM di 50 denominasi gereja di Manokwari itu dapat dilihat sebagai penegasan atas komitmen pemerintah terkait pemenuhan HAM masyarakat, termasuk di Papua.

Baca juga: Menkumham masuk nominasi penerima penghargaan dari Filipina

"Kemenkumham punya komitmen tinggi terkait upaya pemenuhan HAM, termasuk untuk saudara kita yang tinggal di Papua. Karenanya, apresiasi yang kami terima atas inovasi ini pun bisa dilihat sebagai komitmen pemerintah secara keseluruhan untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia terpenuhi dengan ideal," kata dia.

Diketahui, Kemenpan-RB, Rabu, menyerahkan penghargaan pelayanan publik kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, perusahaan swasta, hingga kelompok masyarakat sipil.

Acara yang dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin tersebut merupakan puncak dari tiga kegiatan kompetisi pelayanan publik Kemenpan-RB.

Ketiga kompetisi yang tersebut adalah Kompetisi IPP 2020, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan COVID-19 2020, dan Kompetisi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 2020.

Pos pengaduan HAM yang dibentuk Kemenkumham di 50 denominasi gereja di Papua Barat termasuk pada kategori kompetisi pertama.

Baca juga: Yasonna dorong ASN Kemenkumham kembangkan pola pikir digital

Kompetisi IPP 2020 merupakan penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali dihelat oleh Kemenpan-RB pada 2014.

Kompetisi IPP merupakan strategi kebijakan Kemenpan-RB dalam mendorong penciptaan atau pembentukan inovasi pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah untuk mendorong gerakan "One Agency One Innovation" sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kompetisi IPP 2020 dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus.

Pewarta : Fathur Rochman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar