Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kolaborasi yang baik semua pihak antara lain pemerintah, akademisi, dan sektor swasta diharapkan mampu mengatasi masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan saat ini dan masa datang.

"Seringkali pemerintah dan masyarakat tidak berada dalam saluran dan frekuensi yang sama dalam berkomunikasi sehingga upaya yang dilakukan pemerintah dimaknai berbeda oleh masyarakat," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Lestari secara daring saat menjadi narasumber pada "workshop" kepemimpinan di Lemhannas bertema "Tantangan Kompleks Bangsa menuju Indonesia Emas 2045", Kamis.

Baca juga: MPR ajak masyarakat terapkan nilai-nilai kebangsaan

Lestari yang disapa Rerie itu menilai perlu strategi komunikasi yang tepat antara pemerintah dan masyarakat, dengan didasari data yang akurat dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang ada.

Menurut dia, seringkali dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, para pemangku kepentingan hanya berdasarkan pengalaman masa lalu saja.

"Padahal masalah yang sama belum tentu memiliki latar belakang penyebab yang sama di satu daerah. Karena itu perlu pola kajian secara khusus untuk memahami penyebab masalah di satu daerah, agar tidak menghasilkan kesimpulan yang salah," ujarnya.

Selain itu, Rerie menilai adanya jarak pengetahuan antara masyarakat dan pemerintah juga bisa menjadi kendala dalam menjalankan sejumlah program dalam pembangunan.

Baca juga: MPR: Negara maju jika kualitas SDM terjaga dan meningkat

Dia menilai kemampuan melihat perbedaan sudut pandang membantu untuk menemukan bentuk penyelesaian masalah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

"Sudut pandang yang berbeda seringkali menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula," katanya.

Rerie mencontohkan metode manajemen perubahan Teori U karya Otto Scharmer, yang intinya adalah upaya untuk "Observe, Retreat – Reflect and Act" dalam mengkaji masalah, merupakan alat yang sangat kuat untuk diimplementasikan dalam sejumlah proses pembangunan.

Politikus Partai NasDem itu mengatakan penerapan metode manajemen Teori U memerlukan keinginan, hati ,dan pikiran terbuka setiap anak bangsa dalam menjalankannya.

Baca juga: MPR ingatkan intoleransi ancaman kemajuan bangsa

Dia menegaskan bahwa tantangan saat ini adalah bagaimana teori tersebut bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan Indonesia Emas 2045, agar bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat menyelesaikan masalah mendasar seperti isu korupsi dan kemiskinan.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020