PSI instruksikan anggota fraksinya tak hadiri rapat paripurna DPRD DKI

id PSI, DPRD DKI Jakarta, tak hadiri, rapat paripurna, APBD DKI

PSI instruksikan anggota fraksinya tak hadiri rapat paripurna DPRD DKI

Arsip-Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar dan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest, di kantor DPP PSI, Jakarta. (Antaranews/Riza Harahap)

Jakarta (ANTARA) -
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan APBD 2021 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin.
 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin, mengatakan sikap tersebut adalah wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan disahkan.
 
Michael sebelumnya telah meminta agar DPRD menunda rapat paripurna sampai sudah terang benderang bagaimana nasib usulan kenaikan RKT yang ramai dibicarakan publik akhir-akhir ini.
 
Bagi Michael, ketidakhadiran PSI dalam rapat adalah wujud mencegah terpenuhinya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan APBD.
 
“Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik,” kata Michael.
 
Michael menjelaskan bahwa seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan saksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen tersedia kepada publik sebelum rapat paripurna mengesahkan APBD tersebut.
 
Jika itu tidak dipenuhi, kata dia, publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya disepakati di dalam rapat paripurna tersebut.
 
"Jangan sampai DPRD dan Gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang. Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditandatangani di rapat paripurna itu," ujar Michael.
 
PSI menilai publik punya hak untuk mendapatkan kepastian, uang rakyat akan dialokasikan untuk apa saja.
 
Informasi itu biasanya sudah ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem "Smart Budgeting", rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.
 
Pengalaman pembahasan APBD selama ini, baik di tahun lalu dengan ditemukannya usulan pengadaan lem aibon senilai Rp80 miliar lebih dan juga di tahun ini di mana terdapat usulan kenaikan RKT senilai Rp888 miliar, seharusnya menjadi momen pembenahan proses penganggaran di Jakarta.
 
"Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik," kata Michael.
 
Michael mengapresiasi aspirasi publik yang sudah disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat, baik di media sosial dan juga secara nyata melalui diskusi-diskusi dan aksi-aksi publik.
 
Bagi PSI, partisipasi seperti ini adalah proses yang diperlukan dalam mengawal demokrasi Jakarta.
 
"Demokrasi kita harus naik kelas, PSI mengapresiasi partisipasi publik. Kami harap pembahasan anggaran di tahun depan akan lebih berkualitas lagi, lebih bertanggung jawab, transparan, dan juga partisipatif," kata Michael pula.
Baca juga: Pembahasan APBD 2021 dinilai lebih buruk dari tahun sebelumnya
Baca juga: Ketua DPRD jawab kritik PSI soal Formula E

Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar