KPU putuskan pemungutan suara ulang di TPS 04 Kabupaten Banggai

id Sulteng ,Sandi,Luw,Luwuk ,Pilkada

KPU putuskan pemungutan suara ulang di TPS 04 Kabupaten Banggai

Petugas KPPS mengenakan alat pelindung diri saat bertugas pada Pilkada Serentak 2020 di TPS 08, Kelurahan Palupi, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (9/12/2020). Penerapan protokol kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak dan mengenakan masker diwajibkan pada pilkada serentak kali ini untuk menghindari penularan COVID-19. ANTARA/Basri Marzuki/wsj.

Luwuk (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Menetapkan keputusan KPU Kabupaten Banggai tentang PSU di TPS 04 Kelurahan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020," kata Ketua KPU Banggai Zaidul Bahri Mokoagow, Jumat.

Ia menerangkan PSU dilakukan atas pertimbangan yakni rekomendasi Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Luwuk yang menyatakan agar melakukan PSU, karena telah terjadi penggunaan hak pilih orang lain yang bukan dirinya.
Baca juga: Gubernur Sulteng tinjau pencoblosan di sejumlah TPS wilayah Pasigala
 

PSU, lanjutnya, akan dilaksanakan pada Minggu (13/12). Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Keputusan KPU Banggai Nomor: 71/PL.02-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Ulang 04 di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020.

"Keputusan tersebut ditetapkan hari ini," ujarnya pula.

Sebelumnya, Panwaslu Kecamatan Luwuk mengetahui telah terjadi adanya surat panggilan memilih yang sudah dipakai oleh orang lain di daftar pemilih tetap (DPT). Perilaku ini merupakan pemutusan hak konstitusional pemilih serta memutus asas langsung oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya tidak terakomodirnya penggunaan hak pilih bagi pemilih yang memiliki surat panggilan memilih tersebut.

Adapun pemilih yang hak konstitusionalnya diputus, antara lain Abdurahman Dg Matorang yang memiliki nomor urut 124 dalam DPT dan Fatmawati Kamahi yang memiliki nomor urut 125 dalam DPT.
Baca juga: Bawaslu Parigi Moutong tekankan rekapitulasi di PPK kedepankan prokes
Baca juga: DKPP sidang etik Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulteng pada Sabtu

 


Pewarta : Muhammad Arshandi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar