Dia menilai sejak awal pandemi, pemerintah terkesan kurang dalam berkomunikasi kepada masyarakat, bukan hanya soal kebijakan namun juga informasi terkait COVID-19.
"Akibatnya masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit di antaranya tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks," kata Sukamta di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Puan: Pemerintah tingkatkan intensitas sosialisasi vaksin COVID-19
Hal itu, menurut dia, termasuk terkait rencana vaksinasi COVID-19, sosialisasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti-vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya.
Dia menilai opini tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin sehingga akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan.
Dia berharap pemerintah segera memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi melalui kementerian terkait yang memiliki anggaran besar untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.
Baca juga: Anggota DPR minta perencanaan vaksinasi disiapkan secara baik
"Di tengah kebijakan PSBB Jawa-Bali yang dilakukan, ini momentum tepat pemerintah perbaiki komunikasi penanganan COVID-19. Maksimalkan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk berkomunikasi dengan rakyat," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga meminta pemerintah perlu segera mengajak koordinasi semua kanal informasi seperti media elektronik, media cetak, dan media daring.
Dia menilai pemerintah perlu menambah frekuensi komunikasi, memperbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi dalam penanganan COVID-19.
Baca juga: Anggota DPR ingatkan BPOM tidak terbebani target penyuntikan vaksin
"Gunakan semua 'influencer' dengan berbagai latar belakang. Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal COVID-19 karena jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2021
