Penyelesaian perkara di MK butuh waktu 82 hari

id Laporan tahunan mk, pengujian Undang-Undang, sidang mahkamah Konstitusi

Penyelesaian perkara di MK butuh waktu 82 hari

Sejumlah pendukung calon kepala daerah berfoto sela-sela berlangsungnya sidang putusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (21/1). Pada sidang pleno pengucapan putusan tahap kedua MK akan memutus sebanyak 26 gugatan perkara sengketa Pilkada Serentak 2015. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/kye.

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi membutuhkan rata-rata 82 hari kerja atau 122 hari kalender untuk menyelesaikan satu perkara pada 2020.

"Mahkamah mencatat rata-rata waktu penyelesaian perkara selama 82 hari kerja atau selaras atau setara 3,9 bulan per perkara," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pleno khusus laporan tahunan 2020 yang disiarkan secara daring di Jakarta, Kamis.

Untuk membantu penyelesaian perkara, Anwar Usman mengatakan pada masa pandemi COVID-19, lembaga yang dipimpinnya menggunakan piranti kerja pendukung berbasis teknologi informasi komunikasi modern.

Baca juga: UU Penanganan COVID-19 dan UU Ciptaker paling banyak digugat ke MK

Dengan piranti itu, proses penanganan perkara, mulai dari pengajuan permohonan dan sidang hingga pengucapan putusan dapat dilakukan secara daring.

Anwar Usman mengatakan secara faktual, jangka waktu penyelesaian perkara tersebut lebih cepat dibandingkan 2019, yakni waktu yang dibutuhkan adalah 93 hari kerja atau setara 4,4 bulan per perkara.

Menurut dia, catatan waktu penyelesaian perkara itu menunjukkan kinerja Mahkamah Konstitusi yang semakin meningkat serta komitmen dalam mempercepat penyelesaian perkara.

Baca juga: MK registrasi 109 permohonan uji materi selama 2020

Selain kinerja itu, Mahkamah Konstitusi dikatakannya menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat, Piagam Penghargaan Penyelamatan dan Pelestarian Arsip, dan Penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik V Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara.

"Pujian dan kritik tidak terhindarkan karena kedua hal tersebut bertali-temali termasuk MK yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sehingga ketika menjatuhkan sebuah putusan tidak mungkin bisa untuk memuaskan semua pihak," ucap Anwar Usman.

Baca juga: DPR sepakati anggaran penanganan perkara perselisihan Pilkada Rp61 m

Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar