Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan delapan karakteristik dan keunggulan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

“Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dibentuk ini memiliki karakteristik dan keunggulan,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menyebutkan keunggulan LPI meliputi berfokus pada capital maximization, tata kelolanya mengikuti praktek bisnis internasional, dan tujuan ekonominya seimbang dengan manfaat komersial.

“Jadi ada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan manfaat komersialnya,” ujarnya.

Kemudian juga memiliki landasan hukum yang kuat sehingga mampu memberikan kepastian, memiliki fleksibilitas dalam melakukan investasi, serta adanya support yang kuat dari negara karena berbentuk Sovereign Wealth Fund (SWF).

Berikutnya adalah mampu meng-capture appetite dari investor sehingga LPI bisa memaksimalkan investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia, memiliki independensi kuat serta manajemen yang profesional.

Sementara itu, Sri Mulyani menuturkan LPI memiliki beberapa target yaitu mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan foreign direct investment (FDI) sekaligus mendorong perbaikan iklim investasi.

Ia melanjutkan, tujuan dibentuknya LPI sendiri adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai-nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Untuk tugas dan fungsi LPI terdiri atas mengelola investasi serta merencanakan menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi investasinya.

Selanjutnya, wewenang LPI adalah melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, serta melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian atau trust fund.

Kemudian juga menentukan calon mitra investasi, menatausahakan aset, dan memberikan serta menerima pinjaman.

“Dalam menjalankan kewenangan tersebut LPI dapat melakukan kerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan entitas di dalam maupun di luar negeri,” katanya.

Baca juga: Bahana: SWF bisa jadi opsi keluar dari jebakan negara kelas menengah
Baca juga: DPR setujui 3 nama dewan pengawas LPI
Baca juga: Ekonom: LPI berpeluang jadi salah satu intrumen dorong investasi ke RI

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2021