"Dengan mengucap alhamdulillah, rapat kita skors sampai besok," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang diikuti melalui siaran langsung akun Youtube DPR RI di Jakarta, Senin.
Anggota Komisi IX DPR Sri Meliyana menyinggung tentang perbedaan angka untuk pengadaan vaksin pada bahan yang disampaikan Kementerian Kesehatan.
Menurut Sri, dalam bahan yang disampaikan Kementerian Kesehatan tersebut ada yang menyatakan dalam nominal rupiah, ada pula yang menyebutkan dalam persentase, tetapi bila diperhitungkan nominalnya tidak sesuai.
"Berapa angka yang tepat? Kami perlu lampiran sehingga tahu mana yang benar dan keliru dalam angka," tuturnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu mengatakan rapat kerja di DPR tersebut merupakan pertemuan untuk membahas anggaran Kementerian Kesehatan, bukan semata-mata pemerintah melaporkan anggarannya kepada legislatif.
"Kita membedah bersama apa yang dibutuhkan Kementerian Kesehatan. Kami setuju dengan kawan-kawan lain, rapat ini harus disertai data yang benar-benar kita butuhkan sehingga bisa menyebutnya pembahasan bersama," katanya.
Baca juga: Pagu anggaran Kemenkes dalam RAPBN 2021 naik jadi Rp84,3 triliun
Baca juga: Kemenkeu ungkap penyebab serapan anggaran kesehatan COVID tak maksimal
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani menilai paparan anggaran Kementerian Kesehatan tidak ada yang baru.
Netty berharap Kementerian Kesehatan dalam memaparkan peta jalan anggaran 2021 secara komprehensif untuk reformasi dunia kesehatan.
"Saya sependapat untuk menghentikan rapat dan memperbaiki paparan yang lebih jelas dan peta jalan serta desain anggaran yang akan digunakan dalam reformasi dunia kesehatan," katanya.
Menanggapi pendapat anggota Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan anggaran-anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19 yang disampaikannya belum final dan masih dalam diskusi dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya.
"Pemerintah mencanangkan rencana penambahan anggaran untuk mengatasi pandemi pada kisaran Rp110 triliun hingga Rpp130 triliun yang akan membuat program-program yang sudah diajukan menjadi lebih kecil," katanya.
Baca juga: Sahroni minta KPK awasi anggaran pengadaan vaksin COVID-19
Baca juga: Anggaran Kemenkes 2021 dukung prioritas pengendalian COVID-19
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
