Contohnya, transformasi sistem pendidikan harus dibangun sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sejarah pemikiran bangsa yang tertuang dalam kebijakan sebelumnya
Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Kajian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Prof Ace Suryadi meminta perbandingan pendidikan antarnegara dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2020-2035 harus proporsional.

“PJP melakukan perbandingan antarnegara, namun yang dibandingkan lebih pada indikator output-nya dari pada perbandingan kebijakan dan proses pengelolaannya,” ujar dia dalam diskusi kelompok terpumpun secara  virtual Peta Jalan Pendidikan PB PGRI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan proses transformasi pendidikan tidak pernah lepas dari sejarah pemikiran kebijakan yang berlainan di setiap negara.

Cara itu, kata dia, akan menjebak Indonesia dalam keinginan untuk “melompat ke masa depan” yang sulit diukur ketercapaiannya karena tidak pernah diketahui dari titik mana awal melompatnya.

Baca juga: PGRI : Penyusunan Peta Jalan Pendidikan berdasarkan naskah akademik

Ace mengatakan PB PGRI telah mengamati bahwa PJPI tersebut belum terlalu fokus terhadap faktor yang paling inti dari transformasi pendidikan.

“Contohnya, transformasi sistem pendidikan harus dibangun sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sejarah pemikiran bangsa yang tertuang dalam kebijakan sebelumnya,” kata dia.

Kebijakan pendidikan sejatinya merupakan jabaran dari “state of mind” masyarakat agar menjadi strategi yang lebih teknis dan operasional dengan dampak yang terukur.

“Setiap perubahan kebijakan harus dipahami agar kebijakan baru yang akan disusun tidak terkesan melompat,” katanya.

Penjabaran kebijakan itu, lanjut Ace, tidak bisa dilakukan sembarangan tetapi harus konseptual, ada bukti empiris dan terukur.

Jika ketiga syarat itu dipenuhi, maka PJPI akan terhindar dari rumusan kebijakan yang terkesan langsung melompat ke tataran teknis operasional.

Melalui diskusi itu, pihaknya berupaya menciptakan pertukaran informasi, gagasan konseptual, manajerial, dan praktikal secara terbuka untuk mewujudkan transformasi pembelajaran, transformasi mutu tata kelola guru, dan meningkatkan mutu manajemen pembelajaran.

Baca juga: PGRI minta Kemendikbud tak bikin pernyataan yang meresahkan guru
Baca juga: PGRI nilai kebijakan peta jalan pendidikan kurang berbasis bukti


Pewarta: Indriani
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2021