Aspirasi ini merupakan hasil penjaringan aspirasi dari putra-putri daerah PPU
Penajam (ANTARA) -
Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara (KNPI PPU), Kaltim, minta Pemerintah Pusat melibatkan kaum intelektual lokal dalam Badan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) karena warga setempat lebih paham sosiologis dan geografis daerah.
 
"Kami bangga dan mendukung karena PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai calon IKN dan kini sudah pada tahap finalisasi, tapi kami minta intelektual lokal dilibatkan di Badan Otoritas IKN," ujar Sulthan, Ketua KNPI PPU di Penajam, Selasa.
 
Bahkan jika perlu, lanjut Sulthan, orang yang memimpin Badan Otoritas IKN adalah intelektual dari daerah karena intelektual daerah selain mumpuni dari sudut keilmuannya juga memahami banyak hal tentang kondisi daerah.

Baca juga: Pemkab Kukar persiapkan ketahanan pangan sambut Ibu Kota Negara
 
Ia menyatakan bahwa aspirasi yang ia sampaikan ini merupakan hasil penjaringan aspirasi dari putra-putri PPU, karena pihaknya menginginkan warga setempat turut berkembang dan maju, bahkan bisa mandiri setelah IKN benar-benar pindah ke Kaltim.
 
Aspirasi lain yang ia sampaikan untuk Pemerintah Pusat adalah memerhatikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah agar memiliki daya saing, baik peningkatan kapasitas untuk pengelolaan sumber daya alam lokal maupun untuk menyongsong IKN.
 
Peningkatan kapasitas masyarakat lokal ia anggap penting karena dalam proses maupun pascapembangunan IKN akan ada migrasi penduduk dari luar, sehingga jika mulai kini SDM lokal disiapkan, maka ke depan warga lokal sudah memiliki daya saing.

Baca juga: Unhan teliti kesiapan Kaltim jadi ibu kota negara
 
"Masyarakat lokal jangan sampai jadi penonton bahkan terpinggirkan, suatu ironi tentunya jika hal ini terjadi, maka mulai sekarang kita harus menyiapkan diri dan mendapat dukungan pemerintah dalam upaya meningkatkan SDM," katanya.
 
Ia melanjutkan aspirasi ini merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian pusat, karena harapannya adalah untuk meminimalisir riak-riak konflik sosial dalam tahapan pembangunan IKN ke depan.
 
"Dalam kawasan IKN ini jelas ada masyarakatnya, artinya di situ juga ada budaya kehidupan sosial. Jangan sampai aspirasi ini tidak didengar karena bisa memicu konflik," tuturnya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2021