Mendorong pemerintah untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasiJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono mendorong pemerintah untuk menyiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perikanan yang akan menjadi Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan di Provinsi Maluku.
Nono Sampono, dalam siaran pers DPD RI yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan daerah Tulehu, Ambon adalah salah satu alternatif lokasi yang baik untuk pembangunan pelabuhan baru, karena kondisi perairan yang tenang dan memiliki kedalaman yang baik.
Pembangunan pelabuhan baru di Maluku, kata dia, sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, salah satunya adalah Provinsi Maluku.
Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan pemerintah, Nono berharap dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional.
Mengenai pemilihan Tulehu, kata dia, berdasarkan studi yang dilakukan Kementerian Perhubungan dan juga preferensi studi yang dilakukan World Bank.
Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan rencananya akan dibangun dengan pembiayaan APBN, dan selanjutnya pembangunan infrastruktur tambahan akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Sebuah pelabuhan terintegrasi, kata Nono, harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung, semisal pembangkit listrik mandiri, akses jalan yang memadai, dan alur pelayaran yang baik.
Menurut purnawirawan jenderal TNI bintang tiga itu, pelabuhan tersebut juga harus didesain agar bisa ekspansi jika dibutuhkan.
"Pembangunan pelabuhan harus dipikirkan pengembangan jangka panjang hingga 50 tahun ke depan, sehingga tidak mengalami hambatan jika melakukan ekspansi," ujar Nono.
Nono juga menegaskan bahwa pembangunan pelabuhan terintegrasi itu diharapkan dapat menyejahterahkan rakyat Maluku, baik melalui penyerapan tenaga kerja secara langsung maupun lapangan kerja yang tercipta dari dampak aktivitas bisnis.
Terlebih, lanjut Nono, dengan adanya sistem lumbung ikan nasional terintegrasi ini, juga diharapkan naiknya harga ikan di produsen (nelayan) dan turunnya harga ikan di konsumen (khususnya Pulau Jawa) sebagai pasar terbesar dalam negeri.
Selain itu, kata dia, begitu banyaknya kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, maka pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi harus mengakomodir kepentingan nelayan tradisional dan skala kecil.
Karena itu, DPD mendorong sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan kementerian dan lembaga lainnya, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan optimalisasi sistem logistik ikan di Maluku, dimulai dari desa-desa pesisir ke pelabuhan-pelabuhan perikanan dan masuk ke pelabuhan perikanan terintegrasi di Ambon.
"Sehingga dari Ambon bisa ekspor ke luar negeri atau menuju ke konsumen dalam negeri serta tentunya untuk konsumsi di Maluku," kata mantan Kepala Basarnas itu pula.
Saat ini, Provinsi Maluku telah memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial.
Pada angkutan penyeberangan, terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis).
Baca juga: Menteri: Lumbung Ikan Nasional jadikan Maluku Pusat ekonomi baru
Baca juga: Luhut: pelabuhan terintegrasi tekan biaya logistik hingga 45 persen
Pada angkutan laut, terdapat 3 trayek tol laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2021
