AS desak Uni Afrika bantu tangani krisis di Tigray

id Tigray, Ethiopia,Amerika Serikat,AS,Antony Blinken,krisis Tigray,Uni Afrika

AS desak Uni Afrika bantu tangani krisis di Tigray

Para pengungsi Ethiopia, yang lari menyelamatkan diri dari konflik yang sedang terjadi di Tigray, menunggu untuk mendapatkan makanan di kamp Um-Rakoba, di perbatasan Sudan-Ethiopia, di Negara Bagian Al-Qadarif, Sudan, Senin (23/11/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/foc/cfo/aa.

Washington (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Sabtu (27/2) menyerukan agar Uni Afrika dan mitra-mitra internasional lainnya membantu menangani krisis yang semakin dalam di kawasan Tigray di  Ethiopia utara,

Blinken juga mengutuk dugaan kekejaman yang berlangsung dalam pertempuran di wilayah tersebut.

"Amerika Serikat sangat prihatin dengan kekejaman yang dilaporkan dan situasi yang memburuk secara keseluruhan di wilayah Tigray di Ethiopia," kata Blinken.

"Kami meminta mitra-mitra internasional, terutama Uni Afrika dan mitra regional, untuk bekerja bersama kami mengatasi krisis di Tigray, termasuk melalui tindakan di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan badan-badan terkait lainnya."

Pernyataan Blinken itu menunjukkan rasa frustrasi yang meningkat ini atas penanganan sejauh ini oleh Ethiopia dan negara tetangganya, Eritrea. Menlu AS menggambarkan keadaan di Tigray sebagai "krisis kemanusiaan yang memburuk".

Blinken mengeluarkan pernyataan itu sehari setelah Amnesty International merilis laporan, yang menuduh pasukan Eritrea tahun lalu membunuh ratusan warga sipil di Tigray dalam periode 24 jam. Insiden itu digambarkan sebagai potensi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Eritrea membantah tuduhan tersebut.

Tentara federal Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mendepak bekas partai penguasa lokal, Tigray People's Liberation Front (TPLF), dari ibu kota regional Mekelle pada November lalu, namun pertempuran tingkat rendah terus berlanjut.

Sudah ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Wilayah berpenduduk lima juta jiwa itu juga mengalami kekurangan makanan, air, dan obat-obatan.

Ethiopia dan Eritrea membantah bahwa pasukan Eritrea berpartisipasi dalam konflik tersebut, meskipun puluhan saksi, diplomat dan seorang jenderal Ethiopia telah melaporkan keberadaan mereka.

Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia, yang dikelola oleh pemerintah, merilis pernyataan pada Jumat  (26/2) --bertepatan dengan laporan Amnesty.

Menurut pernyataan komisi, penyelidikan awal menunjukkan bahwa tentara Eritrea telah membunuh sejumlah warga sipil yang tidak diketahui di Axum, sebuah kota kuno di Ethiopia utara. Pernyataan menyebutkan bahwa pembunuhan itu merupakan pembalasan atas sebuah serangan sebelumnya yang dilancarkan oleh tentara TPLF.

Amnesty International mengatakan tentara Eritrea membunuhi sejumlah pria dan anak laki-laki di jalan-jalan dan yang melakukan penjarahan besar-besaran.

Blinken menyoroti komitmen Ethiopia untuk menjamin ada pertanggungjawaban penuh, termasuk dengan dukungan internasional untuk penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia serta dengan menjamin bahwa bantuan kemanusiaan bisa disalurkan tanpa hambatan. 

"Penarikan segera pasukan Eritrea dan pasukan regional Amhara dari Tigray adalah langkah penting pertama," kata Blinken.

"Langkah-langkah itu harus disertai dengan satu deklarasi penghentian permusuhan oleh semua pihak dalam konflik dan komitmen untuk mengizinkan pengiriman bantuan tanpa hambatan kepada mereka yang berada di Tigray.”

Sumber: Reuters

Baca juga: PBB: Konflik Tigray dapat picu destablisasi lebih luas di Ethiopia

Baca juga: Konflik di Tigray berlanjut, ratusan warga sipil dilaporkan tewas


 

Raksasa bioteknologi China buka pabrik alat uji COVID-19 di Ethiopia

 


Pewarta : Aria Cindyara
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar