KKP gandeng Pemprov Sulut perkuat pengawasan sumber daya perikanan

id pengawasan sumber daya perikanan,pemprov sulut,psdkp kkp

KKP gandeng Pemprov Sulut perkuat pengawasan sumber daya perikanan

Ilustrasi - Kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. ANTARA/HO-KKP

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah tersebut dari berbagai aktivitas penangkapan ikan ilegal.

"Kami melihat tren penangkapan kapal ilegal dari Filipina yang masih cukup tinggi, maka tentu harus ada upaya bersama untuk memberantas pencurian ikan tersebut," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Suharta, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Suharta, upaya membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam tata kelola perikanan.

Apalagi, masih menurut dia, Sulawesi Utara merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi sehingga harus dilindungi dari illegal fishing maupun destructive fishing.

Baca juga: Trenggono: Jangan kalah dengan perampok kekayaan laut Nusantara

Suharta menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan mengingat belum semua provinsi mampu melakukan operasi pengawasan karena keterbatasan sarana dan anggaran.

"Ke depannya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih ditingkatkan, bukan lagi hanya pemanfaatan aset ataupun hibah sarana dan prasarana, tetapi dapat diperluas, meliputi peningkatan SDM dan pelaksanaan operasi pengawasan bersama," kata Suharta.

Suharta juga menyampaikan bahwa di Sulawesi Utara sendiri terdapat dua UPT PSDKP yaitu Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tahuna.

Salah satu UPT yaitu Stasiun PSDKP Tahuna, lanjutnya, bahkan berbatasan langsung dengan Filipina sehingga menjadi garda terdepan dalam menghalau kehadiran kapal-kapal ikan asing ilegal dari Filipina.

"UPT kami di Sulawesi Utara merupakan benteng terdepan dalam menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan Indonesia," ujarnya.

Baca juga: KKP tingkatkan pengawasan jaga kelestarian sumber daya perikanan

Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam, menyambut positif penandatanganan kerja sama ini.

Menurut dia sinergi pengawasan dengan KKP sangat dibutuhkan mengingat KKP memiliki kekuatan dan sarana prasarana yang cukup lengkap dalam melakukan operasi pengawasan.

"Sinergitas pengawasan ini sangat diperlukan, terlebih lagi sekarang sedang marak kegiatan destructive fishing berupa pengeboman ikan di wilayah perbatasan dengan Gorontalo Utara dan Gorontalo Selatan," ujarnya.

Upaya membangun sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah terus dilakukan. Saat ini, Ditjen PSDKP telah memiliki kerja sama di bidang pengawasan dengan Provinsi Aceh, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggata Timur, Banten, Selawesi Tengah, dan Bangka Belitung.

Baca juga: Perkokoh pengawasan sumber daya, KKP gandeng Dinas Kelautan DKI

Baca juga: KKP gandeng Pemda Babel perkuat pengawasan kelautan

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar