DPR RI minta pengadaan alutsista disesuaikan dengan kemampuan anggaran

id belanja alutsista kemhan TNI 2020-2024,rapat dengar pendapat panja alutsista,rapat dengar pendapat komisi I DPR RI,kemhan alutsista TNI,dave laksono p

DPR RI minta pengadaan alutsista disesuaikan dengan kemampuan anggaran

Seorang peserta memasuki kendaraan taktis (rantis) yang dipamerkan pada Pameran Alutsista di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23-1-2020). ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/pras.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta Kementerian Pertahanan dan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar menyesuaikan rencana pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) periode 2020—2024 dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Permintaan itu disampaikan oleh Tim Panitia Kerja (Panja) Alutsista Komisi I DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan RI, dan jajaran asisten Panglima TNI, serta asisten Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), asisten Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), dan asisten Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) di Jakarta, Senin.

"Tadi kami rapat tentang pengadaan alutsista selama 5 tahun ke depan. Kami juga membahas masalah anggarannya, kebutuhan dana dan kemampuan ekonominya, serta apa-apa saja yang perlu diprioritaskan. Kami tidak hanya bicara anggaran Kemhan, tetapi juga berbicara mengenai kemampuan (anggaran)," kata anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat ditemui usai rapat di Jakarta, Senin.

Walaupun demikian, Dave tidak menjelaskan lebih lanjut prioritas apa yang disampaikan pihak pemerintah terkait dengan pengadaan alutsista selama 5 tahun ke depan.

Ia juga tidak menyebutkan secara detail kesimpulan rapat dengar pendapat yang diadakan secara tertutup tersebut.

Baca juga: Kemhan sebut Komcad perlu diperkuat bersamaan modernisasi alutsista

Akan tetapi, Dave memastikan Tim Panitia Kerja Alutsista Komisi I DPR RI telah mendengar rencana pengadaan alutsista selama 5 tahun ke depan yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan RI dan TNI.

Terkait dengan itu, dia mengingatkan pemerintah agar tidak membeli barang-barang bekas dan mengoptimalkan keterlibatan industri dalam negeri.

"Kami mendorong (ke pemerintah, red.) jangan lagi membeli barang bekas apa pun itu," ujar Dave yang juga merupakan putra dari mantan Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono.

Dave menerangkan bahwa biaya pembelian barang bekas akan jauh lebih tinggi daripada barang baru karena ada risiko rusak dan ongkos perawatan yang tinggi.

Ia lantas berpendapat lebih baik membeli alat-alat baru tetapi hemat biaya pemeliharaan.

"Jika beli alat-alat bekas, bisa dapat 10 atau 20 barang. Akan tetapi, biaya operasionalnya lebih mahal karena cepat rusak dan itu jadi tidak fungsional. Oleh karena itu, lebih baik beli sedikit tetapi memiliki kemampuan kerja tinggi daripada punya banyak namun kemampuan kerja rendah. Itu menggerogoti anggaran juga," kata Dave kepada ANTARA.

Baca juga: Anggota DPR soroti rencana Kemhan beli pesawat Eurofighter

Panja Alutsista Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup bersama Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Mayjen TNI Budi Prijono, Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI Laksamana Muda TNI Agung Prasetiawan, Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasad Mayjen TNI Hendrasto Joko Saksono, Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, dan Asrena Kasau Marsekal Muda TNI Andyawan Martono di Gedung Nusantara II Jakarta, Senin.

Pertemuan itu membahas beberapa agenda, di antaranya rencana pengadaan program alutsista rencana strategis (renstra) angkatan bersenjata esensial minimal (MEF) Tahap III periode 2020—2024, skema pembiayaan pengadaan alutsista Renstra MEF Tahap III periode 2020—2024, serta pelibatan industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alutsista TNI Renstra MEF Tahap III periode 2020—2024.

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar