Surabaya (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap kementerian dan lembaga terkait pertanian, seperti Bulog untuk menyerap secara maksimal beras petani, hal ini sebagai tindaklanjut keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengimpor beras sampai Juni 2021.

"Saya berharap tidak ada lagi polemik mengenai impor beras. Karena, polemik hanya membuat harga gabah di tingkat petani semakin anjlok. Apalagi Presiden memutuskan untuk tidak melakukan impor," kata La Nyalla, dalam keterangan persnya yang diterima di Surabaya, Minggu.

Senator asal Jawa Timur itu juga berharap Bulog segera bergerak untuk menyerap dan mendistribusikan beras hasil panen petani.

Baca juga: Presiden minta Sri Mulyani bantu anggaran Bulog serap beras petani

"Seperti yang sama-sama diketahui, saat ini petani sedang memasuki masa panen. Bulog harus menyerap hasil panen ini dan mendistribusikan ke daerah yang bukan penghasil padi. Sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga," katanya.

Tidak itu saja, La Nyalla juga berharap Kementerian Keuangan bisa memberikan dukungan anggaran kepada Bulog agar rencana tersebut berlangsung lancar.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu yakin masalah beras bisa diatasi jika supply chain management dijalankan dengan baik.

Baca juga: Kemampuan Bulog serap hasil panen petani dipertanyakan

"Stok beras yang kita miliki banyak, apalagi sedang dalam masa panen. Jika penyaluran dan distribusi dijalankan dengan baik, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah supply chain management," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun, itu hanya untuk berjaga-jaga di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian. Dalam 3 tahun terakhir, pemerintah sudah tidak lagi melakukan impor beras.

"Saya berharap keputusan ini mengakhiri polemik seputar impor beras," tutur alumnus Universitas Brawijaya, Malang ini.
 

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021