Anggota DPR minta Pemerintah siapkan ekosistem sebelum terapkan 5G

id Komisi I DPR,Kemkominfo,teknologi 5g

Anggota DPR minta Pemerintah siapkan ekosistem sebelum terapkan 5G

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (7/4/2021). (ANTARA/Tangkapan layar YouTube Komisi I DPR RI)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas meminta Pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mempersiapkan secara matang ekosistem masyarakat sebelum penerapan teknologi 5G di Indonesia.

"Saya mendukung peningkatan teknologi agar pembangunan jaringan telekomunikasi Indonesia bisa mengejar negara-negara lain. Namun aspek regulasi ekosistem masyarakat dan kesiapan matang menjadi tantangan Pemerintah sebelum implementasikan teknologi 5G," kata Yan Mandenas dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR dengan Menteri Kominfo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menilai kalau regulasi ekosistem masyarakat dan kesiapan penerapan belum matang, maka dikhawatirkan implementasi teknologi 5G tidak bisa maksimal.

Yan menilai perlu sinergi semua pihak, sehingga percepatan penerapan teknologi 5G bisa segera direalisasikan, karena Kemkominfo tidak bisa berjalan sendiri dalam upaya tersebut.

"Dari sisi industri dan ekonomi akan berkembang denga ketersediaan 5G, sehingga kami ingin mendorong percepatan teknologi ini. Pelibatan masyarakat merupakan potensi besar untuk lahirkan potensi-potensi baru untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya pula.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan dalam perkembangan teknologi 3G dan 4G di tahun 2014-2015, dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat khususnya dalam menjalankan bisnis secara daring.

Karena itu, menurut dia, infrastruktur teknologi 5G jangan hanya terpusat di perkotaan, namun harus sampai ke wilayah pelosok khususnya daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T).

Anggota Komisi I DPR RI Nico Siahaan menjelaskan, saat ini penerapan teknologi 4G banyak masalah yang belum selesai seperti belum merata, masih adanya ketimpangan pusat-daerah sehingga masih ada gap di masyarakat.

"Padahal masalah akses tersebut berdampak pada pelayanan kesehatan dan pendidikan. Memang sudah dikejar melalui program BAKTI namun masih ada ketimpangan," katanya lagi.

Dia menambahkan saat ini masih ada masalah sosial terkait literasi digital dan pengendalian konten negatif yang belum maksimal, sehingga bagaimana ketika Indonesia akan menerapkan teknologi 5G.

Nico khawatir kalau teknologi 5G langsung diterapkan, malah akan memperbanyak masalah sosial di masyarakat, karena itu Pemerintah harus memperbanyak literasi digital di masyarakat dan melakukan evaluasi.

"Harus dievaluasi apakah selama ini sudah mumpuni tingkat literasi digital. Insan digital perlu ditambah untuk menjadi agen perubahan melawan konten negatif," katanya pula.

Raker tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono dan dihadiri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bersama jajarannya.
Baca juga: Kolaborasi teknologi jadi kunci untuk jalani bisnis di 2021
Baca juga: Anggota DPR harapkan pemerintah jangan tergesa adopsi teknologi 5G


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar