ASEAN diundang dalam Pertemuan G7 untuk pertama kalinya

id asean,pertemuan G7,Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab,Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins

ASEAN diundang dalam Pertemuan G7 untuk pertama kalinya

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab. (HO-Kedubes Inggris Jakarta)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk pertama kalinya diundang mengikuti Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pembangunan G7, yang membahas isu demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia.

Diadakan di sebuah tempat yang aman dari COVID-19 di pusat Kota London, Inggris menjadi tuan rumah KTT Menteri Luar Negeri dan Pembangunan G7 pekan ini. KTT itu adalah pertemuan tatap muka pertama setelah lebih dari dua tahun, dari kelompok negara demokrasi yang beranggotakan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat itu.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan bahwa kepresidenan Inggris di G7 merupakan kesempatan untuk menyatukan masyarakat yang terbuka dan demokratis serta menunjukkan persatuan pada saat yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan bersama dan meningkatnya ancaman.

“Kami akan mengambil tindakan untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin di seluruh dunia, menetapkan target pendidikan bagi anak perempuan di tingkat global, menyetujui tindakan ambisius terhadap perubahan iklim, dan mengembangkan tindakan baru untuk mencegah kelaparan. Adanyat teman-teman kita dari Australia, India, Republik Korea, dan Afrika Selatan, serta Ketua ASEAN mencerminkan semakin pentingnya kawasan Indo Pasifik bagi G7,” ujar Raab dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Rabu.

Undangan yang ditujukan untuk ASEAN dan India menunjukkan bagaimana Inggris berusaha memperdalam hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik, dan memperlihatkan betapa pentingnya kawasan tersebut dalam mereformasi dan menjaga tatanan internasional agar masyarakat terbuka dan ekonomi bisa berkembang.

Para menteri telah membahas penanganan berbagai ancaman global baru, membela demokrasi, melindungi hak asasi manusia, aksi iklim yang berani, dan membangun kembali lebih baik dari pandemi.

Dalam hal ini, Menlu Raab akan berupaya menetapkan target ambisius pada pembiayaan iklim dan pendidikan bagi anak perempuan, pendekatan terkoordinasi untuk memperkuat kesehatan global, serta langkah-langkah baru untuk mencegah kelaparan. Hubungan dengan Rusia, China, dan Iran, serta krisis di Myanmar, kekerasan di Ethiopia, dan perang yang sedang berlangsung di Suriah juga akan dibahas dalam pertemuan G7.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan G7, sebagai koalisi negara demokrasi paling berpengaruh di dunia, memiliki tanggung jawab kepada seluruh dunia pada saat krisis ini.

Owen mengungkapkan kegembiraannya bahwa ASEAN telah diundang untuk pertama kalinya dalam pertemuan G7 karena hal tersebut mencerminkan kenyataan bahwa negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, sangat penting bagi masa depan planet, ekonomi global, serta perdamaian dan stabilitas global.

“Keterlibatan ASEAN dalam pertemuan ini mencerminkan langkah perubahan Inggris dalam keterlibatannya dengan Indo Pasifik,” tutur Owen.

Selain itu Owen menegaskan bahwa Inggris yang menjadi tuan rumah G7 tahun ini, merupakan kesempatan untuk membuat kemajuan besar dalam masalah global.

“Dari keahlian Inggris di bidang ilmiah dan genomika terkemuka di dunia, pengembangan vaksin COVID-19 yang menyelamatkan jiwa, dan kepemimpinan dalam menetapkan target paling ambisius untuk mengatasi emisi iklim dari ekonomi besar mana pun---Inggris memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada G7 dan dunia,” ujar Owen.

Diskusi para menteri G7 dan undangan lainnya juga membahas kudeta di Myanmar, dan peran utama ASEAN dalam menangani krisis. Para peserta menyaksikan video dari Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar guna mendapat informasi terbaru tentang situasi di lapangan.

Menyikapi krisis di Myanmar, Menlu Inggris mendesak negara-negara G7 untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap junta militer. Tindakan tersebut termasuk memperluas sanksi yang ditargetkan terhadap individu dan organisasi yang terkait dengan junta, dukungan untuk embargo senjata, serta peningkatan bantuan kemanusiaan untuk kelompok masyarakat paling rentan di Myanmar.

Para menteri juga berbicara tentang situasi di Libya, perang yang masih berlangsung di Suriah, situasi di Ethiopia, serta Somalia, Sahel, dan Balkan Barat. Mereka juga membahas aktivitas Rusia yang sedang berlangsung termasuk melalui penambahan pasukan di perbatasan dengan Ukraina, serta pemenjaraan tokoh oposisi Alexei Navalny, dan situasi di Belarusia.

Baca juga: Kanada kucurkan 3,5 juta dolar dukung respon pandemi ASEAN

Baca juga: WHO suarakan kepercayaan sangat rendah terhadap data vaksin Sinopharm


Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar