DKI data fakir miskin dan orang tidak mampu secara daring mulai 7 Juni

id Fakir miskin,Orang Tidak Mampu,Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,DTKS,Pendataan Fakir Miskin,Pendaftaran Orang Tidak Mampu

DKI data fakir miskin dan orang tidak mampu secara daring mulai 7 Juni

Wahyu (30) mencium anaknya saat beristirahat disela mengamen sebagai badut di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Sabtu (19/12/2020). Pria asal Bantul, Yogyakarta tersebut terpaksa menjadi pengamen badut untuk menghidupi keluarganya setelah kehilangan pekerjaan sebagai supir angkot di Ibu Kota karena terdampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata fakir miskin dan orang tidak mampu secara daring melalui sistem yang dimiliki Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial (Pusdatin Jamsos) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mulai 7 Juni 2021.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan data tersebut termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu harus didaftarkan oleh peserta secara langsung dengan mengakses tautan fmotm.jakarta.go.id mulai Senin (7/6) sampai Jumat (25/6) mendatang.

Baca juga: Penduduk miskin Jakarta terendah kendati alami peningkatan

"Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran DTKS melalui sistem FMOTM yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 7-25 Juni 2021," kata Anies dalam keterangan foto pada akun media sosial aniesbaswedan, yang dilihat di Jakarta, Minggu.

Saat mengakses tautan fmotm.jakarta.go.id pada Minggu (6/6) pukul 14.00 WIB, muncul notifikasi berisi informasi pendaftaran yang dilakukan sebelum tanggal 7 Juni 2021 tidak akan diproses.

Baca juga: DPRD dorong DKI perhatikan UMKM cegah pertambahan penduduk miskin

Artinya, pendaftaran baru dibuka secara resmi mulai Senin (7/6) besok.

Keuntungan mendaftarkan data DTKS pada tautan tersebut adalah peserta nantinya akan dimasukkan dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang bersumber anggaran penerimaan belanja negara (APBN) maupun anggaran penerimaan belanja daerah (APBD).

Baca juga: BPS: Penduduk miskin di Jakarta bertambah akibat adanya pandemi

Bantuan-bantuan tersebut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang bersumber dari APBN, serta Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang bersumber dari APBD.

Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar