yang bertubuh pendek belum tentu stuntingJakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melibatkan Asosiasi Profesor Indonesia untuk membahas sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait stunting demi menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul.
"Stunting masih merupakan kendala dalam pembangunan SDM Indonesia. Stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak," kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa pagi.
Menurut Hasto, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya karena mengalami kekurangan gizi menahun. "Tapi ingat, stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting," katanya.
Dalam rangka membahas solusi sekaligus edukasi bagi masyarakat terkait stunting BKKBN menggelar “Seminar 100 Profesor Bicara Stunting” yang dilaksanakan secara virtual yang diikuti sekitar 5.698 peserta.
Menurut Hasto, acara tersebut diselenggarakan mulai 5-8 Juli 2021 dengan melibatkan 11 Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Wilayah Indonesia Barat di Indonesia, di antaranya, Yogyakarta, Riau, Bengkulu, Jawa Timur, Jambi, Banten, Babel, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Hasto mengatakan Pemerintah Indonesia menargetkan angka stunting turun dari 27,7 persen di awal 2021 menjadi 14 persen pada 2024.
Baca juga: BKKBN: Perjuangan otonomi tubuh turunkan kematian ibu hingga stunting
Baca juga: Kerja sama Kemenkes-GAIN bentuk generasi peduli gizi
Kondisi masyarakat sekarang, kata Hasto, membutuhkan SDM yang unggul untuk Indonesia maju. "Karena kita lihat bahwa proporsi pemuda cukup besar dan menjadikan beban yang besar juga bagi bangsa dan negara untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas," katanya.
Jika dilihat dari proporsi penduduk yang produktif dan yang tidak produktif, katanya, maka kondisi Indonesia saat ini sangat strategis karena 'defendency ratio' sangat rendah, sehingga peluang bonus demografi bisa lebih awal diterima Indonesia.
Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik menambahkan, program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya senantiasa diarahkan untuk mewujudkan SDM unggul di Indonesia.
"Peningkatan kualitas SDM adalah bagian yang strategis untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, dan makmur," katanya.
Rizal menambahkan program penurunan angka stunting saat ini sangat memerlukan kolaborasi multisektor baik dari pemerintah maupun mitra swasta untuk bersama sama bersinergi.
"Khususnya dalam hal ini, BKKBN berkolaborasi dengan Asosiasi Profesor Indonesia yang diharapkan dapat memberikan pandangan ilmiah dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dan dapat diaplikasi di tingkat lini lapangan," ujarnya.
Baca juga: Menko PMK: Pemda bisa saling berbagi pengalaman atasi stunting
Baca juga: Balita Badui alami stunting capai 135 orang
Baca juga: Menkes: KB pilar pertama cegah kematian ibu dan stunting
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
