Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih dibutuhkan untuk menekan laju kasus COVID-19 namun pemerintah harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang sangat terdampak dengan kebijakan tersebut.

"Saya melihatnya memang PPKM Darurat penting demi menahan laju penularan COVID-19, karena memang kasusnya hingga saat ini masih meningkat," kata Sahroni di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya terkait rencana pemerintah yang sedang membuka opsi untuk perpanjangan masa waktu PPKM Darurat hingga 6 pekan.

Namun menurut Sahroni, pemerintah juga harus betul-betul memastikan warga terpenuhi kebutuhan ekonominya, terutama yang bekerja di sektor informal dan tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah.

Baca juga: Potensi pekerja Yogyakarta terdampak PPKM Darurat capai 50 persen
Baca juga: Polda Metro sekat 100 titik selama PPKM Darurat
Baca juga: Karanganyar tutup tiga ruas jalan pada masa PPKM darurat mulai Rabu


Dia mengatakan, pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut perlu benar-benar jadi perhatian pemerintah khususnya dalam penyaluran bantuan di daerah.

“Kita lihat akhir-akhir ini banyak pemberitaan bahwa penjual kaki lima maupun UMKM, mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya. Efek seperti ini yang harus diantisipasi pemerintah karena kalau kebijakannya diperpanjang, ekonomi rakyat juga akan makin terpuruk," ujarnya.

Dia juga meminta agar pemerintah tidak memunculkan aturan yang membingungkan, karena sangat berpotensi menyebabkan munculnya gesekan di masyarakat.

Sahroni mencontohkan aturan tersebut seperti perkantoran buka, atau tentang rumah ibadah tadinya tidak boleh dan sekarang jadi boleh.

"Menurut saya perlu diantisipasi sosialisasinya bagaimana agar masyarakat tidak bingung dan ujung-ujungnya menyebabkan gesekan di lapangan," katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021