Sosiolog: Perlawanan di masa PPKM disebut penyimpangan situasional

id Ppkm darurat, bali, covid-19

Sosiolog: Perlawanan di masa PPKM disebut penyimpangan situasional

Sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho. ANTARA/Ayu Khania Pranisitha.

Denpasar (ANTARA) - Sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho mengatakan bahwa dalam situasi saat ini bila ada muncul konflik atau perlawanan dan secara sosiologis maka berbagai bentuk perlawanan masyarakat di masa PPKM dapat disebut sebagai “penyimpangan situasional”.

"Dalam konteks penerapan PPKM Darurat selama ini misalkan, penyimpangan situasional kerap terjadi pada pekerja harian, yang juga harus menafkahi keluarganya," kata Sosiolog Universitas Udayana, Bali Wahyu Budi Nugroho kepada ANTARA di Denpasar, Bali, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa penyimpangan situasional adalah pelanggaran-pelanggaran aturan sosial yang disebabkan oleh desakan situasi-situasi tertentu.

Apabila dikaitkan konteks penerapan PPKM selama ini yang juga sempat memicu pro dan kontra, misalnya justru sering terjadi pada pekerja harian.

"Mereka sebetulnya paham jika kondisi pandemi ini berbahaya, dan mereka juga tahu jika sebetulnya mereka melanggar peraturan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain karena jika mereka tidak bekerja, mereka tidak bisa menafkahi keluarganya," jelasnya.

Menurutnya, selama penerapan PPKM, masyarakat Bali cenderung patuh terhadap prokes dan berbagai aturan PPKM Darurat dibandingkan masyarakat daerah lainnya.

Dalam hal persentase kepatuhan vaksinasi misalkan, kata dia Bali yang tertinggi di Tanah Air, dan ini betul-betul patut diapresiasi serta menjadi contoh bagi provinsi lainnya.

"Dibandingkan dengan DKI Jakarta misalkan, Gubernur Anies Baswedan sampai akan merevisi Perda Penanganan COVID-19 karena sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar dinilai tak membuat efek jera," katanya.

Baca juga: IDI minta masyarakat tidak unjuk rasa tolak PPKM

Baca juga: Wagub: Harus paham saat ini sedang terjadi pandemi

 

Sebelumnya, diketahui bahwa telah tersebar ajakan bentuk penolakan PPKM yang juga mendapat atensi dari pihak kepolisian wilayah Bali.
 

Melalui media sosial, tersebar poster yang berisi ajakan untuk melakukan demonstrasi pada 24 Juli 2021. Dengan menyertakan nama anonymous Indonesia.
 

Dalam poster tersebut, tertulis "Ayo yg kontra, mari rapatkan barisan. Berjudul Millions of Mask Revolution. Aksi dari hacker Anonymous, aktivis dan rakyat kepada pemerintah untuk menyetop drama COVID-19.  Menggunakan atribut topeng Anonymous, poster aspirasi. Bendera Anonymous atau merah putih, spanduk.
 

Dalam poster itu juga tertulis lokasi atau titik kumpul di DKI Jakarta (Patung Kuda), Badung (Monumen Perjuangan), Surabaya (Monumen Kapal Selam) dan Semarang (sekitar Taman Tirto Agung).
 

Terkait hal tersebut Kepala Bagian Operasi Polres Badung Kompol I Putu Ngurah Riasa mengatakan telah menyiagakan satu Kompi Dalmas. Disusul dari masing-masing Polres lainnya yang juga ikut menyiagakan personel gabungan.

Baca juga: 3.385 personel gabungan kawal demo tolak PPKM di Jakarta

Baca juga: KSP sayangkan rencana aksi demonstrasi pada saat pandemi

 


Pewarta : Ayu Khania Pranishita
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar