Urgensi menjaga Indonesia dengan literasi maritim di perbatasan

id literasi maritim, kabupaten natuna, wakil bupati natuna, rodial huda, konvensi imo,potensi natuna, potensi maritim kepri, potensi maritim natuna

Urgensi  menjaga Indonesia dengan literasi maritim di perbatasan

Objek wisata bahari di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. ANTARA/Yuniati Jannatun Naim.

Batam, Kepri (ANTARA) - "Bahwa sesungguhnya Negara Tetangga tidak pernah membodohi kita. Mereka hanya memanfaatkan kebodohan kita," kata Wakil Bupati Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri)  Rodial Huda dalam satu kesempatan.

Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau menjadi tersohor dalam beberapa waktu terakhir. Utamanya karena wilayah perairannya dimasuki kapal ikan asing secara sembarangan.

Berulang kali, kapal-kapal dan personel TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal ikan asing yang melakukan "ilegal fishing" di Perairan Natuna Utara.

Bahkan, nelayan Natuna sempat khawatir dan takut, karena kapal ikan asing masuk wilayah perairan Indonesia dengan dikawal kapal "coastguard" negara lain.

Ditambah lagi, banyak kapal ikan asing menggunakan alat tangkap yang merusak terumbu karang dan menjerat ikan-ikan kecil.

Berbagai ketegangan yang terjadi sempat membuat nelayan Natuna mundur dari ladang mereka di laut.

Padahal, melaut adalah keahlian mereka, yang diwarisi nenek moyang sejak dulu, dan mencari ikan adalah sumber penghidupan mereka, yang membuat mereka bertahan hidup sejak dulu.

Sayang, nenek moyang tidak sempat mengajarkan berbagai teknologi canggih untuk melaut dan menangkap ikan dan juga tidak mewarisi berbagai pengetahuan maritim, sehingga nelayan Natuna cenderung keok saat musti bersaing di lautnya sendiri.
 
Seorang warga melalui objek wisata Pulau Akar di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. (FOTO ANTARA/Yuniati Jannatun Naim)


Literasi maritim

"Indonesia agak alpa mencerdaskan kehidupan bangsa di laut dan perbatasan. Jurusan-jurusan pendidikan di perguruan tinggi memintarkan orang di darat saja. Kami di laut dan perbatasan sekolah apa adanya," kata Rodial.

Begitulah, literasi maritim dirasakan masih sangat minim. Padahal, wilayah Indonesia mayoritas laut.

Menurut Rodial, sebenarnya tingkat kepedulian warga Natuna terhadap pendidikan relatif tinggi. Hampir 100 persen warganya mengecap pendidikan hingga SLTA sederajat.

Namun, tetap saja, yang dibutuhkan adalah literasi maritim.

Ia menegaskan, pendidikan yang dibutuhkan warga pesisir dengan warga yang tinggal di darat berbeda.

"Karakteristik kita berbeda," kata dia.

Natuna, dan daerah pesisir Indonesia lainnya membutuhkan pengetahuan soal kelautan, perikanan, pariwisata bahari, teknologi perkapalan, bagaimana membuat kapal ikan yang setara dengan milik Negara Tetangga. Sayangnya, di Natuna, jurusan pendidikan itu belum ada.

Tidak hanya di Natuna, jurusan seperti itu juga masih relatif jarang di perguruan tinggi di daerah lain.

"Pendidikan masih umum, misalnya, sekolah penerbangan. Kalau di Kepri yang dibutuhkan penerbangan maritim, pesawat yang bisa turun di air. Misalnya pendidikan lingkungan, yang dibutuhkan pencemaran lingkungan laut, yang ada konvensi IMO-nya. Jadi soal tumpahan minyak dari kapal, fokus pencemaran lingkungan laut," kata dia.

Pendidikan di suatu daerah harus disesuaikan dengan karakter alam, sehingga anak-anak tempatan yang sudah selesai belajar bisa berkontribusi untuk daerahnya.

Sekarang memang sudah terdapat SMK Perikanan, namun, Rodial menegaskan yang dibutuhkan Natuna lebih dari itu.

"Kita di perbatasan, bukan hanya butuh tenaga teknis buruh di tingkat itu. Tapi intelektual yang jurusannya pada karakter alam, local wisdom, local genius," katanya.

Ia mengakui, untuk mendirikan perguruan tinggi membutuhkan dana besar, karenanya ia mengusulkan agar Universitas Maritim Raja Ali Haji membuka fakultas sendiri yang berlokasi di Natuna, sehingga anak-anak di sana bisa mengecap pendidikan sesuai kebutuhan daerahnya.

"Orang perbatasan harus punya daya saing tinggi dari pada yang di dalam. Warga perbatasan harus mendapat perhatian pendidkan lebih, karena yang terkena imbas masyarakat ekonomi ASEAN adalah orang perbatasan," katanya.

Baca juga: Komisi I DPR RI desak Prabowo soal Sistem Inspeksi Maritim Nasional

Baca juga: Bakamla soroti perkembangan situasi keamanan Laut Natuna Utara dan LCS


 
Wakil Bupati Natuna, Provinsi Kepri Rodial Huda. (FOTO ANTARA/ Pradanna Putra Tampi)


Potensi maritim Natuna

"Kalau orang di perbatasan tidak cerdas dan tidak kuat, berarti Indonesia jadi tidak kuat. Tapi kalau orang di perbatasan cerdas dan kuat, Indonesia kuat," tambah Rodial.

Warga perbatasan sejatinya yang paling depan terlihat, karena itu memang sudah semestinya diberikan perhatian pendidikan yang lebih. Tidak hanya untuk memperkuat diri, melainkan juga yang terdepan dalam membela negara.

Sebagai kabupaten yang berbatasan dengan banyak negara dan berada di pesisir, maka pembangunan di Natuna harus komprehensif politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Tidak bisa hanya satu sisi.

"Jadi terpadu menyeluruh menjaga NKRI. Karena menyangkut banyak negara. Kalau di sini kuat, insya Allah Indonesia kuat," kata Rodial Huda.

Warga Natuna Cherman menyatakan sejatinya tingkat kepedulian masyarakat setempat pada pendidikan sangat tinggi. Banyak warga pulau menguliahkan anak mereka ke daerah lain, bahkan ke Pulau Jawa.

Para nelayan rela menabung, merogoh kocek yang dalam, hingga menjual tanah agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan tinggi.

Namun sayangnya, jurusan yang favorit adalah bidang kesehatan dan pendidikan.

"Karena bagi mereka kesuksesan itu adalah kalau anaknya jadi PNS. Dan jurusan yang paling dicari adalah tenaga pendidik dan tenaga kesehatan," kata Cherman.

Padahal, potensi maritim di Natuna sangat besar. Tidak hanya kelautan dan perikanan, melainkan juga pariwisata bahari.

Menurut dia, perlu campur tangan pemerintah untuk mengubah pola pikir warga Natuna, agar mereka tertarik menempuh pendidikan maritim, hingga kekayaan alam bisa dikelola anak sendiri.

Saat ini yang terjadi, anak Natuna kesulitan mendapatkan pekerjaan di kampung sendiri, karena pendidikannya tidak segaris dengan kebutuhan tenaga kerja di sana. Akhirnya banyak di antara mereka yang melanjutkan kehidupan di daerah lain.

Ia berharap, literasi maritim di Natuna dapat diperkuat, sehingga anak-anak dan para orang tua tertarik untuk melanjutkan pendidikan bidang bahari untuk mengelola daerahnya sendiri.

"Yang jelas masyarakat Natuna tidak ingin menjadi buruh nelayan, namun mereka tetap akan menjadi nelayan yang sebenarnya. Mereka tidak mau laut mereka hanya dikuasai PT. Perusahaan yang menggunakan alat tangkap canggih sementara nantinya mereka hanya menjadi buruh," katanya.

Potensi maritim besar yang ada di Natuna, kini meniscayakan penanganan secara terpadu dan literasi adalah satu pendekatan strategis untuk mengoptimalkan hal itu.

Baca juga: Indef: PLBN Serasan Natuna akan sangat strategis bagi ekonomi maritim

Baca juga: Kamla Zona Maritim Barat kekurangan armada patroli

Baca juga: Peneliti: pengembangan kebijakan atasi masalah dengan China di Natuna


 

Pewarta : Yuniati Jannatun Naim
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar