Pemkot Surabaya diminta buat aplikasi digital belanja seragam sekolah

id aplikasi,sistem belanja daring,seragam sekolah,DPRD Surabaya,pemkot surabaya

Pemkot Surabaya diminta buat aplikasi digital belanja seragam sekolah

Dokumentasi - Pedagang melayani pembelian seragam dan atribut sekolah di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (8/9/2021). Penjualan seragam sekolah di toko-toko seragam setempat meningkat pesat seiring akan dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) tingkat SD, SMP dan SMA di daerah itu pasca perubahan status dari zona merah (PPKM level 4) ke zona oranye (PPKM level 3). (Antara Jatim/Destyan Sujarwoko/zk)

Surabaya (ANTARA) - Komisi D DPRD Surabaya meminta pemerintah kota setempat membuat sistem belanja seragam sekolah secara daring sebagai salah satu alternatif untuk melayani penjualan seragam di lingkungan sekolah.

"Ini simpel sebenarnya, semoga Dinas Pendidikan tahun depan bisa menyediakan sistem belanja seragam itu secara daring," kata anggota Komis D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto di Surabaya, Sabtu.

Menurut Herlina, sistem penjualan seragam secara daring sudah dibuat oleh beberapa sekolah swasta di Surabaya. Sistem yang dimaksud bisa berupa aplikasi yang bisa diakses oleh para orang tua murid.

Selain itu, lanjut dia, dengan adanya aplikasi tersebut bisa menghindari polemik adanya pungutan seragam sekolah yang hampir terjadi setiap tahun ajaran baru.

Ia menilai polemik terjadi karena tidak adanya alternatif bagi wali murid sebagai untuk memenuhi kebutuhan seragam bagi anak-anaknya.

"Jika orang tua murid ini diberikan opsi, maka saya kira masalah seragam ini tidak akan menjadi sebuah polemik, dan masyarakat terlayani dengan baik," ujarnya.

Herlina menyarankan Pemkot Surabaya idealnya mampu membuat platform digital atau aplikasi sebagai salah satu alternatif untuk melayani penjualan seragam di lingkungan sekolah.

"Surabaya ini sudah smart city, saya rasa pak wali kota ini melek IT, sehingga seharusnya mampu menghadirkan sebuah layanan aplikasi dalam pembelian seragam secara daring seperti aplikasi yang sudah ada yakni e-peken," katanya.

Dengan tersedianya layanan secara daring, wali murid bisa menentukan sendiri kebutuhan seragam yang ingin dibeli dan juga bisa membandingkan harga. Jika wali murid termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maka saat ketika membeli seragam lewat aplikasi tersebut tidak dikenakan biaya.

"Keuntungannya kita tahu secara persis kebutuhan seragam dan kita juga bisa membandingkan harga sehingga ini bisa sangat membantu wali murid," ujarnya.

Teknisnya, kata Herlina, masyarakat bisa mengakses aplikasi tersebut secara langsung dari gawai dan apabila ada wali murid yang tidak bisa mengakses bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah untuk membeli seragam secara daring.

"Sehingga muncul banyak opsi bagi wali murid, yakni dari koperasi sekolah, pasar umum dan secara daring. Siswa MBR juga terlayani dengan baik," katanya.
Baca juga: Dispendik Surabaya evaluasi sekolah yang jual seragam siswa MBR

 

Pewarta : Abdul Hakim
Editor: Royke Sinaga
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar