Integrasi antarmoda di Jakarta menuju transportasi efektif

id integrasi,transportasi,transportasi umum,Transjakarta,JakLingko,MRT Jakarta,LRT Jakarta

Integrasi antarmoda di Jakarta menuju transportasi efektif

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir menghadiri Peresmian Integrasi Transportasi Jabodetabek di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (29/9/2021). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

Jakarta (ANTARA) - Pembenahan moda transportasi umum di Jakarta sebagai ibu kota negara, sekaligus pusat kegiatan administrasi, perekonomian, politik, dan kebudayaan, terus dilakukan.

Pada 2004, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso meresmikan beroperasinya moda transportasi Transjakarta yang merupakan sistem transportasi "bus rapid transit" pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Tujuh belas tahun berlalu, semangat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan inovasi moda transportasi umum yang efektif, nyaman, dan aman, bagi penumpang, terus berjalan.

Selain Transjakarta, sejumlah moda transportasi umum untuk memobilisasi penumpang di masa depan juga telah diresmikan, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, bahkan kereta bandara yang menghubungkan stasiun ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Tingginya mobilisasi para pengguna jasa transportasi umum di Jakarta pun, mengharuskan sebagian besar warga harus berpindah dari satu moda ke moda transportasi umum lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat bersama pemangku kepentingan lainnya, seperti BUMD, BUMN, dan swasta, berupaya mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi. 

Integrasi antarmoda itu dimulai melalui penataan infrastruktur di sejumlah kawasan stasiun kereta commuterline.

Perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), ditugaskan untuk melakukan penataan sejumlah stasiun yang dibagi dalam dua tahap.

Penataan tahap pertama dilakukan di Stasiun Juanda, Pasar Senen, Tanah Abang, dan Sudirman, yang diresmikan pada 17 Juni 2020, sedangkan pada tahap dua, dilakukan di Stasiun Tebet, Palmerah, Gondangdia, Manggarai, dan Jakarta Kota.

Dua stasiun di antaranya, yakni Stasiun Tebet dan Stasiun Palmerah, penataan telah rampung, sedangkan di Stasiun Manggarai baru mencapai 95 persen dan Stasiun Gondangdia mencapai 69 persen.

Baca juga: Erick: Integrasi transportasi Jabodetabek tumbuhkan usaha sekitarnya

Penataan kedua stasiun tersebut ditargetkan dapat rampung tahun ini, sedangkan penataan di Stasiun Jakarta Kota selesai pada 2022.

Penataan stasiun tersebut bertujuan memudahkan masyarakat pengguna jasa transportasi umum untuk beralih moda. Di Stasiun Tebet yang sudah selesai penataannya, di kawasan stasiun tersebut ada moda trasportasi lainnya, yakni bus Transjakarta dan mikrotrans,

Selain penataan stasiun, MITJ juga ditugaskan melakukan pembangunan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) dan revitalisasi Stasiun Sudirman.

JPM yang nantinya menjadi "Serambi Temu Dukuh Atas" atau bertemunya pengguna dari berbagai moda transportasi ini ditargetkan dapat beroperasi pada Juni 2022, bersamaan dengan rencana beroperasinya LRT Jabodebek.

Direktur Utama PT MITJ, Tuhiyat, mengatakan, mandat yang diterima PT MITJ ini sumber dananya bukan berasal dari APBN maupun APBD, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan "creative financing" untuk melaksanakan pembangunan JPM.

Penataan sistem pembayaran

Selain penataan infrastruktur, sistem transportasi terintegrasi juga melakukan penataan pada sistem pembayaran atau "ticketing". 

Kolaborasi perusahaan transportasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PT MITJ, membentuk perusahaan patungan di bidang sistem pembayaran, yakni PT JakLingko Indonesia.

Anak usaha BUMD DKI Jakarta, PT JakLingko Indonesia, telah mencanangkan dimulainya fase pertama integrasi antarmoda di ibu kota melalui kartu ("smart card") dan aplikasi ("super apps") pada 29 September 2021, bersamaan dengan peresmian penataan kawasan Stasiun Tebet.

Pencanangan kartu dan aplikasi JakLingko dilakukan setelah melalui uji coba internal bersama pemangku kepentingan, seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

 
Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin menunjukkan kartu integrasi antarmoda JakLingko di Stasiun Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (29/9/2021). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)


Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan sistem integrasi transportasi di bawah jaringan PT JakLingko Indonesia ini memberikan tarif yang berkeadilan bagi warga ibu kota.

"Sistem 'super apps' dan 'ticketing' ini bukan hanya lebih nyaman, tapi juga lebih berkeadilan, karena jika sudah selesai, akan memberikan harga berbeda dengan penumpang yang berbeda," kata Anies saat peresmian penataan Stasiun Tebet di Jakarta Selatan, Rabu (29/9).

JakLingko terus melakukan perluasan uji coba di seluruh stasiun dan halte transportasi antarmoda, yakni kereta Commuterline, TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan kereta bandara.

Baca juga: Seluruh moda terima kartu dan aplikasi Jaklingko sebelum Maret 2022

Selain memberikan kemudahan sistem pembayaran dengan satu pintu untuk berbagai moda transportasi, aplikasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menentukan transportasi yang digunakan dari titik keberangkatan menuju titik tujuan.

Selanjutnya, pada fase dua yang ditargetkan pada Maret 2022, JakLingko akan meningkatkan pelayanan dengan penerapan sistem tarif terintegrasi dan solusi ("mobility as a service").

Pada fase kedua ini, pengguna jasa transportasi akan diterapkan tarif terintegrasi antarmoda yang lebih terjangkau.

Pada tahap ini pula, JakLingko menggandeng sejumlah perusahaan untuk membangun ekosistem transportasi umum seperti ojek dan taksi daring serta sektor pariwisata, kuliner, dan lainnya.

Direktur Utama PT JakLingko Indonesia, Muhamad Kamaluddin, mengatakan, pihaknya mengusulkan plafon tarif integrasi antarmoda maksimum Rp15 ribu untuk sekali perjalanan menggunakan multitransportasi.

Ada dua skema tarif integrasi yang diusulkan, yakni tarif untuk transportasi "urban", seperti MRT, LRT, dan TransJakarta, serta tarif untuk transportasi "sub-urban", yakni kereta Commuterline.

"Apabila ada peralihan moda transportasi dari Commuterline ke transportasi "urban', maksimum plafonnya diusulkan menjadi Rp15 ribu karena ada gabungan antarmoda 'sub-urban' dan 'urban'," kata Kamaluddin.

Baca juga: Integrasi fasilitas fisik di DKI pangkas 30-40 persen waktu perjalanan

Pengguna transportasi di bawah jaringan pembayaran JakLingko, seperti PT KCI (Kereta Commuter Indonesia), MRT, LRT, dan TransJakarta, akan mendapatkan tarif yang lebih terjangkau, dengan penerapan sistem pembayaran terintegrasi, mulai Maret 2022.

Kemudian pada fase ketiga yang ditargetkan pada Agustus 2022, JakLingko menerapkan pembayaran berbasis akun yakni "account based ticketing".

Pada tahap ini, kartu dan aplikasi pembayaran sudah saling terhubung dengan profil pengguna transportasi. Bahkan, untuk warga lansia, pelajar, hingga disabilitas, JakLingko akan menentukan tarif khusus yang lebih terjangkau daripada warga umum.

Keuntungan integrasi

Seluruh sistem transportasi yang terintegrasi ini baik dari segi infrastruktur maupun pembayaran tiket, diharapkan semakin mempermudah penumpang transportasi umum melakukan mobilisasi.

Setelah penerapan tarif yang lebih terjangkau diterapkan pada Maret 2022, JakLingko memproyeksikan peningkatan jumlah penumpang transportasi umum mencapai 340 persen dalam kurun waktu delapan tahun mendatang.

Efek berganda pada sistem antarmoda terintegrasi ini juga berlaku pada seluruh operator di dalam jaringan JakLingko. Pendapatan operator transportasi ibu kota diprediksi meningkat sebesar 8,11 persen saat tarif terintegrasi berlaku.

Para operator transportasi akan mengalami kenaikan pendapatan dari harga tiket rata-rata saat integrasi tarif diimplementasikan. Hal ini akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengurangi subsidi yang dibutuhkan.

Namun yang lebih utama, transportasi publik pada masa mendatang menjadi pilihan yang paling rasional bagi penduduk Jakarta karena efektif, terjangkau, serta menghindari kemacetan jika menggunakan kendaraan pribadi.

Penggunaan transportasi publik yang masif ini juga sejalan dengan komitmen Jakarta untuk merealisasikan "zero emission" pada tahun 2050, dan menjadikannya sebagai Kota Berketahanan Iklim.

Baca juga: TransJakarta lanjutkan integrasi dengan seluruh moda transportasi
Baca juga: Anies ingin tarif transportasi daring diintegrasikan lewat Jak Lingko


 

Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar