Peneliti: Tokoh lokal memengaruhi tingkat toleransi di berbagai kota

id Aktor lokal,toleransi,SETARA Institute

Peneliti: Tokoh lokal memengaruhi tingkat toleransi di berbagai kota

Tangkapan layar ketika Direktur Riset SETARA Institute for Democracy and Peace Halili Hasan menyampaikan materi dalam The 11th World Human Rights Cities Forum yang diselenggarakan di dalam jaringan oleh Komnas HAM dan INFID, di platform Zoom Meeting, Jumat (8/10/2021). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Riset SETARA Institute for Democracy and Peace Halili Hasan mengatakan bahwa tokoh atau aktor lokal memiliki pengaruh dalam meningkatkan semangat toleransi di berbagai kota di Indonesia.

“Faktanya, aktor lokal menjadi faktor penentu dalam mempromosikan toleransi (di berbagai kota, red.),” kata Halili Hasan ketika memberi paparan dalam The 11th World Human Rights Cities Forum yang diselenggarakan di dalam jaringan oleh Komnas HAM dan INFID, di platform Zoom Meeting, Jumat.

Kepemimpinan dari berbagai kategori aktor lokal, kata Halili, sebagian besar memengaruhi gerakan mempromosikan toleransi di berbagai kota di Indonesia.

SETARA Institute membagi kategori kepemimpinan para aktor tersebut menjadi tiga, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan birokratik, dan kepemimpinan masyarakat sipil.

Baca juga: Survei SETARA nilai Kasad dan Kasal unggul jadi kandidat panglima

Halili memaparkan kepemimpinan politik umumnya diperlihatkan oleh para wali kota atau wakil wali kota. Kedua tokoh tersebut dapat mempromosikan toleransi pada masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan di tingkat kota, perencanaan pembangunan, dan penerapan prinsip inklusi ketika menjalankan pemerintahannya.

“Terdapat delapan variabel yang menjadi indeks pengukuran dalam penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institute yang mengindikasikan situasi toleransi di masing-masing kota,” ucap dia.

Kedelapan indikator tersebut adalah perencanaan pembangunan, kebijakan yang mengatasi isu-isu diskriminasi, pernyataan atau pendapat sosial, aksi konkrit oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan terkait isu-isu diskriminasi, regulasi sosial, dinamika masyarakat di tiap-tiap kota, inklusi sosial, serta heterogenitas agama dan sosial di masing-masing kota.

Baca juga: Setara minta Kapolri hentikan kriminalisasi petani Kopsa M Kampar

Selanjutnya, terkait dengan kepemimpinan birokratik, Halili Hasan mengatakan bahwa di beberapa kota dengan kepemimpinan politik yang kurang mendukung toleransi terdapat kepemimpinan birokratik yang masih menjamin toleransi, khususnya terkait kebutuhan administratif.

“Kepemimpinan birokratik di beberapa kota menampilkan terobosan-terobosan yang menjanjikan untuk memastikan perkembangan toleransi tidak stagnan ketika kepemimpinan politik tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tutur Halili.

Baca juga: Setara minta Menteri BUMN bertindak selesaikan konflik lahan PTPN V

Kategori terakhir adalah kepemimpinan masyarakat sipil di tingkat lokal yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap peningkatan toleransi di berbagai kota di Indonesia.

“Khususnya untuk memastikan (diterapkannya, red.) regulasi sosial dan inklusi oleh seluruh kalangan di wilayah perkotaan,” kata Halili Hasan.

 

Pewarta : Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar