Anies alokasikan penyertaan modal daerah senilai Rp9,66 T di enam BUMD

id Penyertaan modal daerah, proyek infrastruktur, proyek LRT, proyek MRT

Anies alokasikan penyertaan modal daerah senilai Rp9,66 T di enam BUMD

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/10/2021). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengalokasikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) senilai Rp9,66 triliun untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur di enam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta pada tahun 2021.

"Terkait pencairan PMD, Eksekutif selalu berupaya menjalankan setiap proses pengelolaan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Anies dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa.

Baca juga: BUMD DKI diharapkan gandeng SMK-BLK untuk atasi pengangguran

Anies menjelaskan PMD tersebut dialokasikan kepada PDAM Jaya untuk keberlanjutan proyek perluasan cakupan pelayanan air bersih serta penyediaan kios air dan mobil tangki bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan penghuni rusun.

Selanjutnya, kepada Perumda Pembangunan Sarana Jaya untuk keberlanjutan pembangunan proyek DP nol di Cilangkap.

Kemudian, pemberian PMD untuk PT Jakarta Propertindo untuk penyelesaian pembangunan Jakarta International Stadium dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki serta proses pembangunan LRT Fase 2A.

Baca juga: DKI optimalkan peran nelayan jaga ekosistem DPL di Kepulauan Seribu

Selain itu, untuk PT MRT Jakarta untuk pembangunan proyek MRT Fase 2 serta pembiayaan inisiatif integrasi perkeretaapian umum di Jabodetabek.

PMD juga dialokasikan untuk PT Jakarta Tourisindo dalam penguatan sektor kepariwisataan serta pemberian PMD untuk PT Foodstation Tjipinang Jaya dalam menjaga dan memperkuat program ketahanan pangan di DKI.

Meski begitu, Anies tidak merinci rencana alokasi penyertaan modal yang diberikan kepada masing-masing BUMD tersebut.

Baca juga: Bapemperda DPRD DKI gandeng dua komisi sempurnakan raperda dua BUMD

Sebelumnya, DPRD bersama Pemerintah Pemprov DKI Jakarta menyepakati rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan DKI 2021 senilai Rp79,52 triliun.

Ketua Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohammad Taufik dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/10) merinci bahwa besaran angka tersebut diproyeksikan kepada sejumlah postur.

Postur tersebut yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp44,81 triliun, Pendapatan transfer Rp16,87 triliun, dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk BUMD sebesar Rp9,66 triliun.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan sejumlah fraksi di DPRD DKI terkait banyaknya penugasan kepada BUMD, Anies menjelaskan penugasan itu dalam rangka mendukung penyediaan barang dan jasa bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, kata dia, memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi daerah.

"Ke depan eksekutif sependapat untuk pembagian peran yang tepat dan seimbang antara BUMD dan perangkat daerah untuk sama-sama melaksanakan pembangunan dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat Jakarta," ucapnya.

Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar