Kemenko PMK: Kurangi kesenjangan, layanan kesehatan perlu ditingkatkan

id Pandemi, COVID-19, transisi endemi, endemi, layanan kesehatan

Kemenko PMK: Kurangi kesenjangan, layanan kesehatan perlu ditingkatkan

Tangkapan layar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto dalam sebuah webinar, Jumat (19/11/2021). (FOTO ANTARA/Sanya Dinda)

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan di beberapa daerah guna mengurangi kesenjangan.

"Terkait perbaikan sarana, prasarana, dan fasilitas kesehatan, kalau kita lihat ada kesenjangan, ada permasalahan dengan kualitasnya. Memang kita akui sebelum ada pandemi saja disparitas sarana prasarana kesehatan antar daerah sudah luar biasa," katanya dalam webinar "Masukan Peta Jalan Pengendalian COVID-19" yang diiikuti di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan di tengah COVID-19 kesenjangan kualitas layanan kesehatan tampak dari perbedaan capaian vaksinasi antar daerah. Di Jakarta vaksinasi dosis pertama telah mencapai 133,81 persen dari target sementara capaian vaksinasi dosis pertama di Papua baru mencapai 25,32 persen.

Dikemukakannya  bahwa disparitas vaksinasi juga terjadi antar kabupaten atau kota di dalam suatu provinsi.

 Agus mencontohkan vaksinasi di Provinsi Aceh di mana vaksinasi dosis pertama kota Banda Aceh telah sebesar 87,23 persen dari target sementara capaian vaksinasi dosis pertama Kota Sabang baru 40,82 persen.

"Padahal vaksinasi ini dibutuhkan Indonesia untuk menuju endemi. Dan karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk membangun sistem kesehatan di daerah masing-masing," katanya.

Ia mengatakan pemerintah akan terus mempercepat vaksinasi di tiap daerah agar target 208 juta orang yang divaksin segera terealisasi.

Kemampuan dan perilaku masyarakat juga perlu diperbaiki untuk mempercepat penanganan COVID-19.

Pihaknya mengapresiasi banyaknya petugas di lapangan yang telah turut dalam mendorong masyarakat menaati protokol kesehatan.

"Juga dibutuhkan peningkatan kemampuan surveilans dengan menyertakan masyarakat. Jadi kesadaran tidak hanya datang dari petugas tapi juga dari masyarakat," katanya.

Selain itu peningkatan vaksinasi, pelibatan riset, industri, dan lembaga sosial dalam penanganan COVID-19 turut dibutuhkan. Pemerintah juga mesti memperbaiki tata kelola dan manajemen sistem kesehatan ke depan agar siap jika harus menghadapi COVID-19 gelombang ketiga.

"Solusi yang terakhir adalah kita harap PPKM dapat diterapkan sesuai level. Dan ini membutuhkan proses edukasi dan komunikasi yang baik bagi semua masyarakat," katanya.

COVID-19 belum bisa dipastikan kapan benar-benar hilang dari bumi pertiwi. Karena itu pemerintah akan terus menerapkan kebijakan "gas dan rem" dengan memperhatikan angka penyebaran COVID-19 di setiap daerah, demikian Agus Suprapto.

Baca juga: BPS: pemerataan akses pendidikan-kesehatan kunci atasi ketimpangan

Baca juga: PDIB harapkan pemerataan infrastruktur-SDM kesehatan

Baca juga: Kemenkes upayakan pemerataan dokter onkologi lewat teknologi digital

Baca juga: PPNI soroti kesejahteraan dan pemerataan nakes di hari jadinya


Pewarta : Sanya Dinda Susanti
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar