Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat berhasil menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 3 persen pada 2021 berkat intervensi dari pihak terkait.

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan, angka stunting pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan tahun ini menjadi 3 persen, jauh di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

"Kita berhasil menurunkan angka ini berkat kerja bersama. Bahkan angka ini masih di bawah target RPJMD penurunan stunting 14 persen," kata Dhany di Jakarta, Selasa.

Dengan pencapaian ini, Dhany berharap tahun depan tidak ditemukan kasus stunting di wilayah Jakarta Pusat sehingga "zero" kasus stunting di wilayah tersebut tercapai.

Adapun intervensi stunting yang dilakukan dimulai dari pemetaan, perencanaan, rembuk stunting, sinkronisasi progam, penetapan keputusan wali kota, pembentukan kader pembangunan manusia hingga tinjauan hasil kinerja.

Baca juga: 10 kelurahan di Jakarta Pusat masuk prioritas penanganan stunting
Baca juga: Penanganan stunting jadi penilaian kinerja lurah dan camat di Jakpus


Menurut dia, intervensi penanganan stunting tidak hanya dilakukan dari aspek kesehatan saja, tetapi juga dari aspek lainnya yang saling berkaitan.

"Dari aspek kesehatan misalnya, ada dua isu utama di antaranya, asupan gizi dan status kesehatan. Asupan gizi ini program lintas sektor terkait ketahanan pangan. Sudin KPKP bisa masuk di sana," kata dia.

Selain itu, status gizi juga perlu dicermati penyebabnya, baik karena kekurangan gizi atau karena kondisi penyakit tertentu yang membuat tubuh tidak bisa menyerap gizi dengan baik.

Karena itu, status gizi dan kondisi kesehatan ibu yang sedang mengandung, baik fisik maupun mental perlu menjadi perhatian keluarga.

Dari sektor sosial ekonomi masyarakat, Dhany menilai anak yang stunting karena kondisi ekonomi dapat dimasukkan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Sudin Sosial.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021